Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Syaikhu Minta Pusat Tetapkan Jabodetabek Sebagai Daerah PSBB

Kamis 02 Apr 2020 23:28 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Ahmad Syaikhu.

Anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Ahmad Syaikhu.

Foto: Republika/Muhammad Riza Wahyu Pratama
Penetapan itu penting untuk mencegah penyebaran virus Corona.

REPUBLIKA.CO.ID,  KARAWANG  -- Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak pemerintah segera menetapkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu penting untuk menghambat penyebaran virus Corona atau Covid-19.

"Sesegera mungkin pemerintah harus menetapkan Jabodetabek sebagai daerah Pembatasan Sosial Berskala Besar. Karena DKI itu episentrum COVID-19. Penyebaran virus semakin cepat tak terbendung," katanya, dalam siaran pers yang diterima di Karawang, Kamis.

Menurut dia, imbauan untuk tidak keluar rumah itu kurang berjalan optimal, karena tidak diiringi dengan pembatasan pergerakan orang ke daerah dan juga kurangnya bantuan sosial.

Padahal, imbauan tersebut menyebabkan perekonomian melambat, sehingga banyak perantau di wilayah Jabodetabek memutuskan pulang ke daerahnya masing-masing.

Syaikhu menyampaikan, terlambatnya pengurangan pergerakan orang ke daerah menyebabkan penyebaran wabah yang tidak terkendali dalam waktu satu bulan ini dan sudah menyebar ke 30 provinsi.

"Pemerintah Pusat terlambat. Masyarakat diimbau untuk tidak keluar rumah. Tapi tidak segera diikuti pembatasan pergerakan orang. Imbasnya, kian tak terkendalinya penyebaran Covid-19 selama satu bulan ini," kata Syaikhu.

Hingga saat ini, tepat satu bulan sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret lalu, tercatat ada 1.677 kasus COVID-19 di 30 provinsi. Ada 157 kasus meninggal dunia atau tingkat kematiannya sekitar 9,36 persen jauh di atas rata-rata dunia yang hanya sekitar 4,4 persen.

Kondisi itu terjadi akibat kurangnya pengawasan terhadap orang-orang yang datang dari luar negeri dan juga karena kurangnya pembatasan pergerakan orang di dalam negeri, sehingga menyebabkan terjadinya penularan lokal.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA