REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, angka rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) akibat Covid-19 di DKI sangat mengkhawatirkan. Hingga Kamis (2/4), 90 orang meninggal dari total 885 kasus positif Covid-19 di DKI.
“Artinya case fatality rate-nya 10 persen dan angka itu dua kali lipat dibandingkan angka rata-rata global. Angka global 4,4 persen jadi ini sangat mengkhawatirkan,” katanya dalam rapat telekonferensi bersama Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Kamis (2/4).
Dari 885 orang di DKI Jakarta yang dinyatakan positif Covid-19, Anies juga menjelaskan, 53 orang dipastikan sembuh per 2 April 2020. Adapun, sebanyak 561 pasien masih dalam perawatan dan 181 orang melakukan isolasi mandiri.
Anies menyatakan, pihaknya terus memonitor data kasus Covid-19 melalui Kementerian Kesehatan serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta agar dapat diketahui pergerakan wabah tersebut.
“Kami melihat pertumbuhan kasus di Jakarta itu masih tinggi dan saya sampaikan kenapa kami melihat bukan saja data dari Kementerian Kesehatan tapi juga data dari pemakaman,” kata Anies.
Anies pun mengaku telah memonitor kasus Covid-19 sejak Januari dengan membuat langkah berupa koordinasi bersama pengelola rumah sakit di Jakarta agar fasilitas kesehatan dapat disiapkan lebih awal. Anies menjelaskan, saat ini terdapat 70 rumah sakit yang menangani pasien Covid-19, di antaranya 13 rumah sakit rujukan dengan 1.300 orang masih dirawat serta 707 orang antre menunggu hasil laboraturium.
Ia pun meminta agar dukungan dari BPJS Kesehatan dapat lebih lancar. Sehingga, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran berbagai biaya karena rumah sakit harus bergerak cepat dalam menangani pasien Covid-19.
“70 rumah sakit itu mayoritas swasta dan mereka harus bergerak cepat mengelola cash flow-nya juga tidak mudah, sedangkan yang harus ditangani jumlahnya banyak,” ujarnya.
Tak hanya itu, Anies juga berharap agar kecepatan dalam melakukan tes Covid-19 dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya agar pihaknya mampu melakukan deteksi dan penanganan lebih awal demi menekan angka kematian.
“Banyak dari kasus itu terlambat tahunya dan penanganannya. Akibatnya fatal atau kita terlambat mendeteksi sehingga dia sudah menularkan kepada yang lainnya,” katanya.
Anies menuturkan, Pemda DKI telah membuat laboratorium untuk ekstraksi. Sehingga, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan kecepatan dalam melakukan tes Covid-19 kepada warganya.
“Jakarta sedang membuat laboraorium untuk ekstraksi jadi bisa melakukan testing dengan cepat. Kami, alhamdulillah sudah mengonsolidasikan dari laboratorium yang ada di Jakarta untuk meningkatkan kapasitas kita,” katanya.
Dalam video konferensi dengan Anies, Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin memastikan DKI Jakarta menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan dalam menangani wabah Covid-19.
"Tingkat penularan di DKI ini yang tertinggi, bahkan disebut Jakarta dan sekitarnya ini episentrum. Sekarang setelah dikeluarkannya PP 21 tentang PSBB dan Keppres Nomor 11, saya ingin dapat gambaran apa yang akan dilakukan Pak Gubernur, apakah ada kendala yang dihadapi termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat," tanya Wapres Ma'ruf Amin kepada Anies di Jakarta, Kamis (2/4).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
