Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

DKI Kucurkan Rp 3 T Lawan Covid

Kamis 02 Apr 2020 19:37 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fitriyan Zamzami

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengambil langsung bantuan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dialokasikan Pemrov DKI Jakarta sebanyak 2.400 alat rapid test virus Corona (Covid-19). Pradi menerima langsung bantuan tersebut dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengambil langsung bantuan untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang dialokasikan Pemrov DKI Jakarta sebanyak 2.400 alat rapid test virus Corona (Covid-19). Pradi menerima langsung bantuan tersebut dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).

Foto: Republika/Rusdy Nurdiansyah
Aliran donasi ke Badan Amil Zakat DKI disebut melimpah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, aliran dana bantuan yang mengalir ke Badan Amil Zakat (BAZ) DKI Jakarta justru melimpah pada masa-masa sulit ini. Sebanyak Rp 3 triliun juga disebut Anies akan dialokasikan untuk menangani Covid-19 yang mewabah di Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan Anies menjawab pertanyaan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin terkait penerimaan zakat dan infaq di DKI Jakarta, yang dapat digunakan untuk penanggulangan Covid-19. 

"Selain realokasi APBD, apa ada partisipasi masyarakat melalui percepatan zakat, infaq, sodaqoh, dalam rangka penanggulangan ini?" tanya KH Ma'ruf yang diamini oleh Anies Baswedan.

Anies kemudian mengamini hal tersebut. "Baznas di Jakarta menerima begitu banyak bantuan. Kami sudah mengalokasikan saat ini, sampai Mei, sebesar Rp 3,032 triliun. Jadi per hari ini ada Rp 1,032 triliun, lalu ditambah Rp 2 triliun di bulan Mei. Jadi ada Rp 3 triliun yang kami alokasikan untuk penanganan COVID," kata kata Anies dalam rapat telekonferensi bersama Wakil Presiden di Jakarta, Kamis. 

Dalam pembicaraan tersebut, Anies Baswedan juga berharap Kementerian Keuangan segera mengirimkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 7,1 triliun sehingga dapat digunakan untuk anggaran penanganan Covid-19 di Ibu Kota. 

"Piutang Kemenkeu kepada Jakarta, semula nilainya Rp 6,4 triliun, tapi kemudian ada beberapa penyesuaian dan berubah menjadi Rp 5,1 triliun, kemudian ada dana bagi hasil tahun ini di kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun, kami berharap itu bisa segera dicairkan," kata Anies.

Anies mengatakan pencairan DBH menjadi penting untuk segera direalisasikan karena dengan dana itu Pemprov DKI akan memiliki keleluasaan untuk mengelola kas daerah, khususnya untuk menangani wabah Covid-19. "Ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu dieksekusi, Pak Wapres, karena itu akan membantu sekali. Jadi tantangan kami di Jakarta bukan pada anggarannya, tapi pada cash flow nya.  Jadi kalau ini dicairkan, kita memiliki keleluasaan secara cash flow," ujar Anies.

Sementara itu, KH Ma'ruf menanggapi bahwa DBH memang menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah lain, termasuk Jawa Timur, karena dana tersebut akan dimanfaatkan pemda untuk mengatasi Covid-19 di daerah. "Saya dengar juga waktu itu memang, termasuk Jawa Timur. Semua itu, soal dana bagi hasil, menjadi pembicaraan," kata Wapres.

Gubernur DKI juga mengungkapkan bahwa DKI nantinya akan patungan dengan Kementerian Sosial guna menghidupi 3,7 juta warga rentan selama krisis Covid-19. Kendalanya saat ini adalah mengidentifikasi 2,6 juta masyarakat rentan miskin di Jakarta yang terdampak wabah Covid-19. Dalam laporan Anies kepada Wakil Presiden ia mengatakan, tidak semua kelompok rentan miskin di Jakarta itu berstatus KTP DKI Jakarta.

"Ya secara umum masuk dalam kelompok itu, tantangan utama kita selama ini karena kelompok rentan miskin ini, itu tidak semuanya berstatus KTP Jakarta," ujar Anies. Selain itu, Anies menyebut kelompok rentan miskin juga selama ini tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah sehingga tidak tercatat dalam kementerian mana pun sebagai penerima bantuan.

"Juga tidak tercatat juga di pemprov sebagai penerima bantuan, sehingga pada saat seperti sekarang ini kita harus mulai dari awal meskipun modal datanya ada," ujar Anies. Anies mengungkap, dalam catatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada 3,7 juta masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI yang terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta.

Namun, hanya 1,1 juta yang terindentifikasi “by name by addres” oleh Pemerintah DKI Jakarta. Sebab, selama ini, jumlah tersebut yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sedangkan, kelompok rentan miskin, adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung, karena memiliki pendapatan sendiri, seperti pengemudi ojek, pedagang, UMK. "Mereka selama ini memiliki pendapatan tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan, inilah yang saat ini sedang dikumpulkan datanya untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.

Ia mengungkap, pembicaraan terakhir dengan menteri Sosial, Tim DKI dan Tim Kemensos menyepakati untuk memberikan dukungan sekitar Rp 1 juta per keluarga. "Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya 2,6 juta (orang). Bansosnya Rp 880rb diberikan selama dua bulan, April dan Mei, sehingga nilai totalnya adalah Rp 4,576 triliun," ujarnya. n

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA