Kamis 02 Apr 2020 19:19 WIB

Kemenag Dinilai Sanggup Gelar Manasik Haji Online

Manasik haji online bisa diterapkan saat pandemi virus corona.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Muhammad Hafil
Manasik haji online bisa diterapkan saat pandemi virus corona. Foto: Manasik haji.  (ilustrasi)
Foto: Antara/Lucky R
Manasik haji online bisa diterapkan saat pandemi virus corona. Foto: Manasik haji. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Haji dan Umrah, Ade Marfuddin menilai Kementerian Agama (Kemenag) mampu melaksanakan manasik haji secara daring. Rencana manasik daring mencuat di tengah pandemi corona yang tak tentu kapan tuntasnya.

Kerajaan Arab Saudi belum secara resmi membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Arab baru-baru ini hanya meminta kontrak menyangkut haji ditunda dulu. Sehingga tetap ada peluang pelaksanaan haji pada pertengahan tahun.

Baca Juga

Namun sepanjang corona belum reda, intereksi sosial amat dibatasi. Oleh karena itu, manasik daring jadi opsi agar calon jamaah haji tetap bisa belajar dari kediamaan masing-masing.

"Manasik online bisa diikuti seluruh jamaah. Jadwal harus jelas, misal seminggu tiga kali, harinya dan jamnya kapan?. Silahkan saksikan dimana para calon jamaah ini harus tahu. Saya kira bisa (manasik daring)," kata Ade kepada Republika.co.id pada Kamis, (2/4).

Kendalanya masih ada wilayah Indonesia yang kesulitan mengakses jaringan internet. Kemenag disarankan melakukan pemetaan agar manasik daring berjalan efektif.

"Mapping dulu wilayah mana yang terjangkau, mana yang tidak. Misal daerah pelosok ada yang tidak mampu (jaringannya), maka harus dicarikan solusi," ujar Ade.

Kemenag bisa menugaskan penyuluh dan staf yang ada dari tingkat Kanwil hingga KUA demi pelaksanaan manasik daring. Mereka dituntut paham teknologi internet maupun telepon agar maksimal mengajari calon jamaah haji tanpa tatap muka.

Terkecuali daerah yang terkendala jaringan, manasik besar kemungkinan dilaksanakan tatap muka. Tentu dengan mengutamakan aspek kesehatan dan menjaga kebersihan bagi semua pihak yang terlibat.

"Kemenag ada konsultan ibadah haji di tiap wilayah untuk ditanya. Kemenag punya cabang sampai tingkat KUA. Petugas haji yang lulus, konsultan dan yang lolos sertifikasi silahkan dimanfaatkan untuk komunikasi calon jamaah. Berikan solusi," ucap Ade.

Menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan beberapa kegiatan yang membutuhkan massa dalam jumlah banyak harus dihentikan. Termasuk salah satunya adalah kegiatan manasik haji sebagai bentuk persiapan pelaksanaan haji.

Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi menyebut, saat ini pihaknya sedang menyiapkan tiga opsi untuk pelaksanaan layanan manasik.

"Manasik memang jadwalnya baru akan berjalan dalam waktu dekat ini. Untuk buku manasik, akan tetap kita distribusikan setelah pengadaannya selesai. Tetap kita bagikan," ujar Khoirizi saat dihubungi Republika, Rabu (1/4).

Untuk pelaksanaan manasik, opsi pertama yang disiapkan adalah mengunggah materi manasik ke situs resmi milik Kementerian Agama. Opsi berikutnya, Kemenag akan mengadakan kegiatan interaktif di media elektronik, TV maupun radio.

Kegiatan interaktif ini nantinya akan disesuaikan dengan materi dan jadwal yang sudah diprogramkan untuk kegiatan manasik di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kota dan kabupaten.

Opsi ketiga, Kemenag akan membuka posko layanan. Posko layanan ini fungsinya untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari jamaah haji terkait manasik.

"Untuk informasi melalui website, serta interaktif dengan media elektronik atau online, tentu akan kita siapkan secepatnya," lanjutnya.

Terkait Program Manasik Sepanjang Tahun yang berjalan di setiap Kanwil Kemenag, ia menyebut sebelum pandemik Covid-19 ini muncul, sudah sempat berjalan. Namun dengan adanya wabah ini, kegiatan tersebut terpaksa dihentikan sementara.

Keputusan penghentian sementara ini dilakukan sembari menunggu kepastian pelaksanaan haji 2020, baik dari Pemerintah Indonesia maupun Kerajaan Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji sifatnya Governent to Goverment atau G2G, sehingga melibatkan hubungan dua negara.

Khoirizi menyebut pelaksanaan haji tidak bisa menjadi keputusan satu pihak, sementara yang lain belum mengumumkan keputusannya. Harus ada kesepakatan agar pelaksanaan haji bisa berlangsung dengan lancar dan aman.

"Maka itu, kita tunggu keputusan dua pemerintah ini apakah pelaksanaan haji 2020 bisa dilaksanakan atau tidak," ucapnya.

Meski masih menunggu pengumuman dari pihak Saudi dan Indonesia, Khoirizi meyakinkan jika persiapan operasional haji 2020 tetap dilakukan sesuai jadwal. Persiapan dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di Saudi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement