Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Apkasi Minta Pemda Siapkan Program Penguat Stimulus Corona

Kamis 02 Apr 2020 01:38 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Friska Yolandha

Sejumlah warga mengenakan masker saat beraktivitas diluar ruangan di Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (1/4). Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah (pemda) menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulus yang telah diumumkan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, paket stimulus ekonomi senilai Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah covid-19.

Sejumlah warga mengenakan masker saat beraktivitas diluar ruangan di Salatiga, Jawa Tengah, Rabu (1/4). Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah (pemda) menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulus yang telah diumumkan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, paket stimulus ekonomi senilai Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah covid-19.

Foto: ANTARA FOTO
Pemda juga perlu membuat jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah (pemda) menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulus yang telah diumumkan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan, paket stimulus ekonomi senilai Rp 405,1 triliun untuk menangani wabah covid-19.

Baca Juga

"Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya ya untuk masyarakat di daerah," ujar Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis kepada Republika.co.id, Rabu (1/4).

Bupati Banyuwangi itu mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan yang bisa diterapkan pemda untuk memperkuat program dari pemerintah pusat. Pertama, kesehatan sebagai prioritas utama dalam menghadapi masalah Covid-19.

"Soal aspek kesehatan, saya kira sebagian besar daerah sudah melakukan realokasi APBD untuk berbagai kebutuhan, mulai penambahan ruang isolasi, pembelian ventilator, APD tenaga medis, alat rapid test, dan sebagainya," kata Anas.

Kebijakan kedua, lanjut Anas, adalah menjaga daya beli dan tetap menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pemda menggelontorkan operasi pasar, mengaktifkan rumah pangan di tingkat desa, melibatkan UMKM dalam berbagai belanja pemerintah, dan stimulus yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal.

"Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja. Termasuk UMKM-UMKM harus terus dilibatkan dalam penggunaan belanja pemerintah. Perlu juga stimulus sesuai potensi ekonomi lokal, entah itu yang menyasar petani, pelaku wisata, nelayan, dan sebagainya," jelas dia.

Kebijakan ketiga, penyiapan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak, khususnya pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian. Mereka seperti pengemudi becak, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, dan sopir angkutan kota.

Sebab, pendapatan harian mereka turun lantaran semakin banyak orang yang membatasi aktivitas luar rumah. Padahal, lanjut Anas, tingkat kerentanan mereka sangat tinggi, mengingat sebagian belum masuk program bansos seperti Program Keluarga Harapn (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

"Jika daerah ikut menyiapkan jaring pengaman sosial, kami yakin bisa menjangkau puluhan ribu hingga ratusan ribu warga tiap kabupaten. Ditambah PKH dan BPNT, maka warga miskin dan sangat miskin bisa terjaga kebutuhan dasarnya dalam situasi yang sulit ini," tutur Anas.

Paket stimulus ekonomi yang diumumkan Jokowi mencakup semua lini dan kepentingan. Rakyat menjadi prioritas utama, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga dapat, perusahaan-perusahaan pun menikmati, dan perang melawan covid-19 semakin memiliki energi.

Paket stimulus ini dianggap penting untuk mencegah krisis ekonomi yang bisa jadi lebih parah dari sebelum-sebelumnya terkait wabah covid-19 ini. Dengan paket ini, pemerintah mencoba memagari gerbang terjadinya krisis ekonomi dan sosial.

Kebijakan ekonomi ini berarti Presiden Jokowi ingin menjaga kondisi keuangan rumah tangga, perusahaan, lembaga-lembaga, dan industri tetap hidup. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA