REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara menyatakan, pemerintah sedang mematangkan opsi penyaluran bantuan paket sembako langsung kepada masyarakat. Khususnya, bagi mereka yang terdampak dari pendemi Covid-19.
Bantuan akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus korona di daerah episentrum penyebaran virus korona. Penyaluran bantuan sembako langsung tersebut merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk jaring pengaman sosial (social safety net) yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Dalam paket stimulus itu, untuk social safety net sebesar Rp 110 triliun. Nah, untuk penyaluran paket sembako langsung ini, merupakan bagian dari dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok, dengan nilai Rp 25 triliun. Mekanismenya bagaimana, kami rumuskan dalam satu dua hari ini," kata Juliari, dalam keterangannya, Rabu (1/4.
Penyaluran bantuan paket sembako langsung ini merupakan kebijakan baru, di luar bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Juliari mengatakan, hal ini juga merupakan jawaban atas harapan publik, agar masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah segera mendapat bantuan.
Menurut dia, pilihan penyaluran paket sembako secara langsung ini ditujukan kepada masyarakat yang terdampak di daerah episentrum penyebaran virus korona. "Jadi ini kebijakan baru ya. Di luar program social safety net regular yang sudah berjalan di Kemensos yakni Program Sembako dan PKH," kata dia.
Selain itu, Juliari mengingatkan, agar dalam pelaksanaan penyaluran di lapangan, harus sepenuhnya memperhatikan ketentuan social distancing. Ia juga berencana melibatkan kepolisian agar tidak terjadi kerumunan yang berisiko menyebarkan Covid-19.
Selain opsi penyaluran paket sembako, Kemensos juga sedang membahas penambahan bansos kepada 3,7 juta pekerja sektor informal. Pembahasan ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui program bansos tersebut, diharapkan dapat menahan keinginan masyarakat untuk mudik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
