Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Kepri Minta Tambahan 10 Ribu APD ke Pemerintah Pusat

Rabu 01 Apr 2020 05:15 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Proses pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) medis standar WHO.

Proses pembuatan Alat Pelindung Diri (APD) medis standar WHO.

Foto: ANTARA FOTO
10 ribu APD tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis rumah sakit se-Kepri.

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Plt Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menyurati Pemerintah Pusat untuk meminta tambahan 10 ribu alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis Covid-19. "Sudah kami surati ke pusat, harapannya segera terealisasi," kata Isdianto, Selasa (31/3).

Baca Juga

Menurut Isdianto, 10 ribu APD tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis rumah sakit se-Kepri, khususnya yang menangani kasus Covid-19. Termasuk untuk keperluan di Rumah Sakit Khusus Corona yang baru dibangun Pemerintah Pusat di Galang, Batam. "Dengan APD yang cukup, tentu tenaga medis tidak merasa khawatir tertular wabah Covid-19 ketika menangani pasien positif virus tersebut," ungkap Isdianto.

Dia mengatakan, Pemprov Kepri sudah berupaya untuk membeli sendiri APD tersebut, namun peralatan medis ini sangat sulit didapatkan. "APD yang kami bagikan ke sejumlah kabupaten/kota baru-baru ini merupakan pemberian dari pusat. Total jumlahnya sekitar 2 ribu set," sebut dia.

Selain masalah APD, Isdianto juga mengharapkan pusat mencari solusi soal pemulangan WNI dari Singapura dan Malaysia melalui pintu masuk di Kepri. Menurut Isdianto, saat ini beberapa pintu masuk atau pelabuhan yang ada di Kepri sedang menerima kepulangan WNI imbas kebijakan lockdown di dua negara tersebut.

Jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 3.000 orang per harinya. Dan hal ini akan berlanjut sampai beberapa waktu ke depan. "Sehingga dikhawatirkan hal ini akan berdampak kurang baik bagi masyarakat Kepri sendiri. Masyarakat menjadi resah dan sebagainya, apalagi di tengah krisis Covid-19 ini," sebut Isdianto.

Dia turut meminta kepada seluruh Gubernur se Indonesia agar tidak melakukan lockdown di daerahnya, karena terdapat banyak warganya yang ikut dipulangkan ke Kepri. "Kalau lockdown dilakukan, dikhawatirkan masyarakat luar daerah akan numpuk di Kepri. Jujur saja hal ini akan merepotkan kami, sebab mengurus warga kami saja sudah kewalahan," katanya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA