REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia mendapat sorotan Wakil Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia menyoroti jumlah pasien positif dan meninggal dunia yang terus bertambah, serta kebijakan pemerintah pusat yang kerap tidak sejalan dengan pemerintah daerah (pemda).
Menurut Muzani, kini ada beberapa daerah menerapkan lockdown lokal, padahal kewenangan karantina wilayah menjadi ranah pemerintah pusat. "Gerindra minta agar persoalan komunikasi ini diperbaiki," kata Ahmad dalam siaran pers pada Selasa (31/3).
Pihaknya mengimbau agar penanganan corona oleh pemda yang berbeda-beda satu sama lain dapat segera diselesaikan. "Salah satunya adalah lewat jalur komunikasi yang seragam, sehingga ada komando dan langkah yang sama dalam menangani Covid-19 ini," ucap Muzani
Catatan kedua disampaikan Muzani tentang sempat munculnya ultimatum yang disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dia mengingatkan, pemerintah harus memperhatikan saran IDI mengenai ketersediaan alat pelindung diri (APD) serta obat-obatan pendukung untuk menjamin keselamatan dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. "Sekali lagi, gugus tugas dan pemerintah daerah hendaknya berkomunikasi lebih intensif agar kebutuhan tenaga medis terjamin," jelas Ahmad Muzani.
Berikutnya, Muzani mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan penuh kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, baik orang dalam pengawasan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP). Mereka wajib diberikan jaminan mendapatkan perawatan yang baik, sehingga kesadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 semakin meningkat.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi dan sosial, khususnya sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, UKM, dan para pekerja lepas lainnya. Tujuannya agar instruksi di rumah bisa lebih efektif dan penyebaran virus corona dapat dicegah. "Karena itu, bantuan langsung yang rencananya akan diberikan oleh pemerintah harus dipastikan sampai ke tangan mereka dalam jumlah yang telah ditetapkan," ujar Muzani.
Karena itu, Muzani bakal mengajak Fraksi Gerindra DPR untuk mengusulkan perombakan postur anggaran yang dianggap tidak produktif. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan pada penanganan Covid-19. Sehingga pemerintah memiliki keleluasaan anggaran untuk dapat membantu mereka yang terkena dampak Covid-19 baik kesehatan, sosial atau ekonomi.
"Insentif juga harus diberikan kepada para pahlawan kesehatan yang sudah berjuang di garis terdepan, mereka adalah dokter, perawat, tenaga media lainnya, apoteker, TNI dan Polri," kata Muzani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
