Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Friday, 13 Syawwal 1441 / 05 June 2020

Wali Kota Depok Dikecam, Ini Penyebabnya...

Selasa 31 Mar 2020 18:52 WIB

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Agus Yulianto

Wali Kota Depok, Mohammad Idris dikritik sejumlah kalangan karena dianggap tidak serius mangatasi penanggulangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di Kota Depok. Terutama terkait pengunaan anggaran, pembentukan Kampung Siaga Covid-19 disetiap RW dan dinilai memanfaatkan situasi sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan 'tebar pesona' atau diduga kampanye terselubung untuk Pilkada Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris dikritik sejumlah kalangan karena dianggap tidak serius mangatasi penanggulangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di Kota Depok. Terutama terkait pengunaan anggaran, pembentukan Kampung Siaga Covid-19 disetiap RW dan dinilai memanfaatkan situasi sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan 'tebar pesona' atau diduga kampanye terselubung untuk Pilkada Depok.

Foto: Republika/Rusdy Nurdiansyah
Wali Kota dianggap tidak serius mangatasi penanggulangan penyebaran pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wali Kota Depok Mohammad Idris dikritik sejumlah kalangan. Dia dianggap tidak serius mangatasi penanggulangan penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19) di Kota Depok. Terutama terkait pengunaan anggaran pembentukan Kampung Siaga Covid-19 disetiap RW dan dinilai memanfaatkan situasi sosialisasi pencegahan Covid-19 dengan 'tebar pesona' atau diduga kampanye terselubung untuk Pilkada Depok. 

Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Hamzah mengecam keras apa yang dilakukan Wali Kota Depok, Mohammad Idris dalam penanganan Covid-19 yang kinerjanya hanya mengimbau dan sosialisasi melalui flayer dan baliho dengan tampilan foto Wali Kota Depok yang tersenyum dengan ukuran foto yang cukup besar dibandingkan tulisan sosialisasinya.

"Saya juga mengecam adanya pelaksanaan lomba Depok Creativity Covid-19 Education, yang ditujukan untuk guru, dan siswa PAUD-SD-SMP se-Kota Depok. Itu sangat tidak elok dalam kondisi sedang darurat bencana virus Corona," ujar Hamzah saat menghubungi Republika, Selasa (31/3).

Menurut Hamzah, sejak awal Kota Depok ditetapkan menjadi Darurat Bencana Covid 19, pihaknya sudah banyak memberikan masukan, terkait persetujuan anggaran, penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

"Bahkan semua ide, saran, masukan sudah diberikan. Tapi sekarang apa yang terjadi, justru muncul bencana Covid-19 dilombakan, spanduk sosialisasi Covid-19 dengan foto Wali Kota Depok dipasang dimana-mana. Warga Kota Depok tidak butuh itu, rakyat butuh kerja nyata untuk pencegahan Covid-19 yakni penyemprotan disinfektan, rapid tes, masker, alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan lain-lain," paparnya.

Dia juga mengungkapkan keheranannya Pemkot Depok mengeluh kekurangan anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 21 miliar untuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok. 

"Nggak jelas penggunaan anggarannya. Bahkan kami juga sudah menyetujui penggunaan anggaran biaya tambahan dari APBD Kota Depok sebesar Rp 70 miliar. Belum lagi ada anggaran bantuan dari pemeritah pusat dan Propinsi Jawa Barat (Jabar). Kok masih dianggap kurang sehingga Pemkot Depok membuka donasi dari masyarakat. Inikan memalukan, masyarakat sudah tertimpa bencana masih dimintai sumbangan," tuturnya.

Hamzah menambahkan, untuk konsep Kampung Siaga RW Covid-19 juga tidak jelas. "Pengurus RW tidak tahu harus berbuat apa, karena hanya disuruh membuat struktur Kampung Siaga RW Siaga Covid-19 saja, konsep pencegahan tidak jelas. Saya setiap hari turun ke masyarakat, ngobrol dengan masyarakat keluh kesah mereka saat ini yakni Pemkot Depok tidak ada tindakan nyata, hanya mengimbau saja. Kasihan warga Kota Depok," ungkapnya.

Politisi dari Partai Gerindra Kota Depok ini menyarankan, sebaiknya semua stekholder dilibatkan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. "Tidak bisa parsial, harus melibatkan semua pihak, baik ASN, anggota DPRD, TNI-Polri, para pengusaha, LPM, Karang Taruna, LSM, wartawan dan para relawan dari warga. Semua pihak wajib diajak untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19," imbau Hamzah.

Lembaga Perlindungan Anak Generasi, Ena Nurjanah menyayangkan, adanya Lomba Depok Creativity #Covid 19 Education untuk guru, dan siswa PAUD-SD-SMP se-Kota Depok yang digagas Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok dan Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (DPAPMK) Kota Depok dengan hadiah dan foto bersama Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

"Kurang sensitif, apakah perlu adanya kegiatan tersebut disaat situasi bencana Covid-19," ucapnya.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok Farida Rachmayanti, justru memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Lomba Depok Creativity #Covid 19 Education. Hal itu sejalan dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang tertuang dalam SE No. 4 Thn 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus D/Sease (Covid 19).

"Secara psikologis dalam kondisi yang tidak lazim anak butuh situasi yang lebih berwarna. Upaya menekan kejenuhan, karena sistem pembelajaran ini akan diperpanjang waktunya. Ini juga membantu orang tua dengan adanya tema yang spesial. Apalagi dikemas dalam bentuk lomba, akan menyenangkan tentunya," jelas politisi dari Fraksi PKS Kota Depok ini. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA