Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Wednesday, 4 Syawwal 1441 / 27 May 2020

Gerindra: Pemerintah Belum Transparan Soal Penanganan Corona

Selasa 31 Mar 2020 10:01 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI Desmond Mahesa

Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI Desmond Mahesa

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
DPR butuh kejelasan pemerintah tentang kebutuhan anggaran untuk penanganan corona.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI Desmond Mahesa menilai pemerintah belum berlaku transparan dalam penanganan wabah Covid-19. Hal ini, menurut Desmond, bakal menyulitkan langkah, terutama dalam penganggaran. 

Baca Juga

"Yang lebih tidak jelas lagi adalah pola penanganannya. Sampai kapan kita tidak bisa tahu, apa kita bisa tangani, berapa duit yang harus kita habiskan dalam proses penanganan ini. Inilah yang sebenarnya harus transparan yang dilakukan pemerintah," kata Desmond saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (31/3).

Menurut Desmond, yang menjadi permasalahan di DPR RI saat ini adalah kejelasan pemerintah tentang kebutuhan anggaran dari segala aspek dalam penanganan Covid-19 ini. "Ini yang harus dijelaskan. Persoalannya, hari ini berapa paramedis yang dibutuhkan dalam konteks riil pertumbuhan orang yang kena ini. Realokasi ini kan bicara soal anggaran, tapi kejelasan kebutuhan realokasi anggaran juga pemerintah hari ini belum transparan gitu loh," ujar Ketua DPP Gerindra ini.

Desmond menyatakan Gerindra siap mendukung usulan realokasi APBN yang belakangan muncul sebagai salah satu langkah penanganan Covid-19. Namun, ia menegaskan, pemerintah harus terlebih dahulu jelas dalam menunjukkan program dan langkahnya dalam menangani Covid-19. 

"Ini tentu kita akan dukung, tapi transparan. Iya dong agar semua rakyat tahu dan mendukung kebijakan yang dilakukan DPR dalam rangka penanganan ini," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini. 

"Realokasi itu, kami akan mendukung apapun kalau itu dalam rangka penanganan covid 19 ini. Jangan sampai ada perubahan perundang-undangan yang diubah lewat Perppu, tapi Perppu itu tidak jelas untuk Covid-19 ini," katanya kembali menambahkan. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA