Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Politikus Demokrat Pertanyakan Pilihan Darurat Sipil

Senin 30 Mar 2020 22:14 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Sepeda motor berputar balik di depan portal jalan yang ditutup di Komplek Pondok Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (30/3/). Komplek tersebut mulai memberlakukan akses satu pintu masuk utama dan menutup pintu lainnya untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19)

Sepeda motor berputar balik di depan portal jalan yang ditutup di Komplek Pondok Jaya, Mampang Prapatan, Jakarta, Senin (30/3/). Komplek tersebut mulai memberlakukan akses satu pintu masuk utama dan menutup pintu lainnya untuk mematuhi kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (COVID-19)

Foto: Prayogi/Republika
Pemerintah diminta untuk mengikuti ketentuan sesuai aturan UU Nomor 6 tahun 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menilai kebijakan darurat sipil yang diambil pemerintah dalam menanggulangi wabah Corona adalah pilihan pragmatis.

Pernyataan itu disampaikan, usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan tahapan baru dalam mengatasi Corona dan tidak menutup kemungkinan darurat sipil dilakukan.

Menurut Jansen, sikap itu tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat yang tidak mampu. Pemerintah, kata ia, mau mengendalikan publik tapi tidak mau menanggung hidup mereka.

Padahal sudah ada Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. "Kenapa pemerintah tidak mengacu pada perangkat hukum yang tersedia ini saja? Apalagi ini UU dibuat dimasa pak Jokowi," ujar Jansen kepada Republika.co.id, Senin (30/3).

Lanjut Jansen, nomor 6/2018 ini juga sudah mengatur hal darurat. Sekaligus mengandung unsur memaksa kepada publik tetapi memperhatikan kepentingan dan kebutuhan dasar mereka ditengah wabah Corona ini.

Menurutnya, ini soal orientasi dan tujuan bernegara.  "Yaitu melindungi nyawa rakyat sekaligus membantu masyarakat tetap bisa menjalani kehidupan dalam batas-batas yang minimum,"tegas Jansen.

Sebelumnya, seperti diberitakan, Presiden Jokowi menyampaikan mulai hari ini memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSSB) demi memerangi penyebaran Covid-19. Demi mendukung penerapan PSSB di lapangan, Jokowi pun menimbang perlu diterapkannya kebijakan darurat sipil.

"Saya minta pembatasan sosial berskala besar. Physical distancing. dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," jelas Jokowi.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA