Tuesday, 3 Syawwal 1441 / 26 May 2020

Tuesday, 3 Syawwal 1441 / 26 May 2020

FDI Menurun, BKPM Andalkan Investasi dari BUMN

Senin 30 Mar 2020 18:25 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Friska Yolandha

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) menandatangani nota kesepahaman dalam konferensi digital di Jakarta, Senin (30/3).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) menandatangani nota kesepahaman dalam konferensi digital di Jakarta, Senin (30/3).

Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Investasi dalam negeri diharapkan bisa mempertahankan ekonomi nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia menurun. Maka, pemerintah kini mengandalkan investasi dalam negeri, terutama dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Baca Juga

"Arahan Pak Presiden untuk kuartal pertama ini, jadi wanti-wanti semua sebab FDI kita turun. Agar tidak terlalu jeblok, kita andalkan investasi dalam negeri, salah satu pilarnya adalah BUMN," ujar Bahlil di Jakarta pada Senin, (30/3).

Demi melancarkan investasi dari dalam negeri, ia meminta perusahaan BUMN bekerja sama dengan BKPM terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). "Mohin bapak dan ibu sampaikan LKPM ke BKPM, kalau ada masalah nanti kita putus dalam rangka percepatan, biar lebih gampang pengisiannya," tegas dia.

Selama ini, lanjutnya, BKPM sudah bagi tugas dengan Kementerian BUMN. BKPM pun sudah membantu realisasi investasi perusahaan BUMN di berbagai daerah. 

"Kilang minyak Pertamina dan PLN kami bantu penuh izinnya. Misal di Tuban, izinnya sudah hampir selesai," jelas Bahlil. 

Persoalan kerja sama Pertamina dengan CPC Taiwan dan ADNOC terkait mengembangkan kilang petrokimia di Balongan, Jawa Barat, lanjutnya, juga telah dibantu oleh BKPM. Ia menuturkan, BKPM sudah mengurus perizinannya, bahkan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta rapat dengan Gubernur Jawa Barat. 

"Prinsipnya, mana yang menjadi skala prioritas terkait substitusi impor dan belum ada revisi perubahan kita tetap melakukan kerja bersama. Dengan investasi BUMN dan Pertamina, BKPM ambil posisi perizinannya termasuk pada persoalan lokal termasuk tanah ini, biar kita sepaham," jelas Bahlil.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA