REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi-fraksi partai politik Islam di DPR menyatakan siap memotong gaji legislatornya demi penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena sejumlah permasalahan yang dihadapi tenaga medis dalam penanganannya.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai hal tersebut perlu dilakukan. Pasalnya, selain dapat membantu pemerintah dan tenaga medis, uang hasil potongan gaji itu dapat membantu masyarakat yang terdampak.
"Kita PKB sepakat untuk menyampaikan sebagian gaji untuk dialokasikan kepada masyarakat terkena Covid-19," ujar Cucun di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3).
Menurut dia, dalam situasi seperti ini semua fraksi di DPR sepakat untuk mendukung pemerintah dalam menangani virus corona, baik secara regulasi maupun legitimasi, untuk membantu masyarakat yang terdampak. "Paling penting setelah pembukaan ini, Fraksi PKB mendukung segala langkah-langkah pemerintah. Kita support. Kita dukung," ujar Cucun.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan sepakat dengan adanya pemotongan gaji anggota dewan. Mereka mengaku akan menggunakan donasi tersebut untuk memenuhi pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis. "Fraksi PKS bersepakat untuk memotong gaji bulan Maret ini dan dibelanjakan untuk pembelian APD yang akan disalurkan kepada tenaga medis rumah sakit," ujar Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini.
Namun, PKS tetap mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan APD bagi tenaga medis di rumah sakit rujukan virus corona. Pasalnya, pemerintah mengeklaim sudah mendatangkan 50 juta APD, tetapi fakta di lapangan belum terlihat. Seharusnya pemerintah juga memberi perhatian lebih kepada tenaga medis. Merekalah yang berada di garis terdepan untuk merawat pasien yang tertular virus corona.
"Kita yang di luar berusaha men-support mereka dengan membantu pemenuhan APD semaksimal yang bisa kita usahakan melalui donasi potong gaji sebagai wakil rakyat," ujar Jazuli.
Sementara itu, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sudah menetapkan pemotongan gaji bagi anggota dewannya. Anggaran tersebut selanjutnya akan digunakan di daerah-daerah, dengan menyasar semua daerah yang terdampak virus corona. Wakil Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan, hal ini murni merupakan aksi kemanusiaan. Tidak ada unsur politik dalam pemotongan gaji anggota DPR ini.
"Ini adalah panggilan kemanusiaan. Karena itu, PAN berharap dapat berdiri bersama komponen masyarakat lainnya untuk berbuat," ujar Saleh.
Dengan adanya bantuan dari sejumlah fraksi ini, PAN berharap dapat berkontribusi meringankan beban pemerintah, khususnya bagi tenaga medis dan masyarakat yang terdampak "Jadi, kami tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menyumbangkan sesuatu yang dinilai dibutuhkan masyarakat," ujar Saleh.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Amir Uskara menyebut bahwa pihaknya telah melakukan hal serupa. Seluruh kader partai di daerah diminta membantu pemerintah melawan penularan Covid-19.
Namun, melihat situasi saat ini, ia menilai perlunya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasalnya, undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk bergerak melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana.
"Perlu ada revisi atau perubahan tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang mungkin harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini," ujar Amir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
