REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah melakukan pengawasan tetapi tidak berlebihan dalam menjalankan langkah penyaringan terhadap warga yang sudah telanjur mudik selama masa penularan Covid-19. Namun, Jokowi juga meminta kepala daerah untuk aktif mencegah arus mudik warganya.
"Jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang telanjur pulang kampung," katanya saat menyampaikan pengantar dalam rapat terbatas antisipasi mudik Lebaran melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/3).
Presiden mengatakan bahwa menurut laporan dari Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pergerakan arus mudik tahun ini lebih awal daripada biasanya. Sejak penetapan tanggap darurat Covid-19 di DKI Jakarta, sebagian pekerja informal di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sudah mulai bergerak menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.
Dalam delapan hari terakhir, ada 876 bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14 ribu penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. "Ini belum dihitung arus mudik yang menggunakan transportasi massal lain misal kereta api, kapal, dan angkutan udara, serta menggunakan mobil pribadi," kata Presiden Jokowi.
Kepala Negara meminta gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing serta memastikan penerapan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid-19 di lingkungan masyarakatnya. Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY memastikan penerapan protokol kesehatan ketat bagi pemudik di desa maupun kelurahan.
"Ini inisiatif yang bagus. Saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur," kata Presiden.
Imbauan juga datang dari kepala daerah agar warganya tak mudik pada tahun ini. Salah satunya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menyarankan perantau menunda mudik Lebaran yang biasa dilakukan pada Idul Fitri.
"Biasanya para perantau mudik pada Idul Fitri. Namun, untuk tahun ini disarankan pulang ke kampung halamannya saat Idul Adha," katanya kepada wartawan, di Surabaya, Ahad (29/3) malam.
Ia menjelaskan, di wilayahnya sampai saat ini terdapat sebanyak 18 daerah terjangkit atau berstatus zona merah penyebaran Covid-19. Zona merah itu meliputi Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Situbondo, Gresik, Lumajang, Jember, Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Banyuwangi, Jombang, dan Tulungagung.
Berdasarkan data, total ada 90 orang di Jatim terkonfirmasi positif terinfeksi Covid-19 atau bertambah 13 orang dari sehari sebelumnya yang berjumlah 77 orang pada Sabtu (28/3). Lalu, untuk warga berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), jumlahnya mencapai 336 orang atau bertambah dari data sehari sebelumnya yang jumlahnya sebanyak 307 orang.
Sementara itu, orang dalam pemantauan (ODP) tercatat 5.071 orang atau meningkat dari sehari sebelumnya yang berjumlah 4.568 orang. "Dari peta ini bisa dilihat betapa penyebaran Covid-19 di Jatim harus mendapatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang luar biasa dari kita semua," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
