Friday, 6 Syawwal 1441 / 29 May 2020

Friday, 6 Syawwal 1441 / 29 May 2020

Kebutuhan Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Diprioritaskan

Ahad 29 Mar 2020 21:38 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Fuji Pratiwi

Pedagang mengirimkan gambar produk ke calon pembeli melalui layanan panggilan video. Pemerintah diminta memprioritaskan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah yang terimbas kebijakan social distancing.

Pedagang mengirimkan gambar produk ke calon pembeli melalui layanan panggilan video. Pemerintah diminta memprioritaskan bantuan untuk masyarakat menengah ke bawah yang terimbas kebijakan social distancing.

Foto: ANTARA /Aditya Pradana Putra
Mereka tak punya pilihan selain mengabaikan keselamatan agar tetap berpenghasilan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemenuhan kebutuhan pokok untuk masyarakat menengah ke bawah dinilai harus menjadi konsentrasi utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan jaga jarak sosial (social distancing) maupun jaga jarak fisik (physical distancing) menghadapi wabah Covid-19. 

Baca Juga

"Konsekuensi penerapan social distancing seharusnya dipersiapkan sebelum kebijakan itu ditetapkan," kata Peneliti Senior Kebijakan Publik dan Swasta United Nations Development Program (UNDP), Pheni Chalid dalam pesan tertulisnya, Ahad (29/3).

Pheni menjelaskan pemenuhan ini menjadi penting karena masyarakat yang mampu bisa saja memenuhi dengan memborong kebutuhan untuk beberapa waktu. Namun, hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang harus bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 

Mereka tidak ada pilihan lain selain mengabaikan diri terpapar virus corona dengan tetap keluar dan bekerja mengharapkan penghasilan untuk keluarga. Karena tanpa bekerja keluarga tidak makan.

"Apalagi ditambah beban kuota internet atau program televisi berlangganan serta pengadaan permainan agar anak dan angota betah tingal di rumah berhari-hari. Itu berarti pembengkakan biaya bagi keluarga," kata Pheni.

Maka itu, Pheni menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan untuk menjamin kebutuhan pokok tersedia, pengantaran barang dan jasa juga terjamin. Jika tidak, social distancing tidak akan efektif karena kebutuhan pokok harus dipenuhi dengan keluar rumah. 

Di samping itu, BUMN serta perusahaan swasta nasional dan internasional wajib ikut serta mendukung social distancing. "Setelah meraup keuntungan berbisnis di Indonesia, mereka harus ikut bagian dalam usaha menanggulangi ancaman pandemi ini," ungkap Pheni.

Ia melanjutkan, konsekuensi social distancing terhadap pendidikan adalah kuliah dan belajar via kanal daring. Seminggu lebih penerapan social distancing melambungkan kebutuhan berlipat lipat akan komunikasi digital, jaringan internet, dan media sosial untuk berkomunikasi.

Penyedia layanan internet, kata Pheni, sangat pantas untuk menawarkan bebas biaya atau paling tidak setengah harga biaya kuota kepada para pelanggannya. Itu juga akan membuat pelanggan betah tinggal di rumah.

"Tiap hari belajar menggunakan seperti Google Scholar, Zoom, dan konferensi video. Kesemuanya butuh jaringan yang tidak gratis. Saatnya bagi provider untuk membantu masyarkat, paling tidak selama progran social distancing," kata Pheni. 

Bagitu pula kebutuhan gas, bahan pangan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya harus dijamin ketersediaan dan distribusinya oleh pemerintah. Begitu pula untuk kebutuhan obat, selayaknya apotek menyediakan layanan antar dan jika mungkin menekan harga.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA