Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Sunday, 8 Syawwal 1441 / 31 May 2020

Emil Akui Jabar tak Bisa Di-lockdown tanpa Izin dari Pusat

Ahad 29 Mar 2020 17:53 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ketika memberikan penjelasan terkait tes masif  covid-19, Senin  (23/3)

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ketika memberikan penjelasan terkait tes masif covid-19, Senin (23/3)

Foto: istimewa
Ridwan Kamil hingga kini terus mematangkan rencana lockdown wilayah Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar hingga saat ini sedang mematangkan rencana lockdown atau karantina wilayah yang masuk zona merah penyebaran Covid-19. Namun, ia mengakui, opsi lockdown tak akan bisa diambil tanpa izin pemerintah pusat.
 
"Opsi lockdown atau karantina wilayah khususnya untuk zona merah ini sedang kita bahas, besok akan dirampungkan," kata Kang Emil, dalam siaran persnya, Ahad (29/3).

Meski begitu, Emil tetap menyerahkan keputusan lockdown atau karantina sejumlah wilayah di Jabar kepada pemerintah pusat. Emil mengaku, terus berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo.

"Tapi apa pun itu saya selalu koordinasi dengan Pak Doni Monardo untuk meminta izin. Jadi, tidak boleh ada daerah yang melalukan lockdown tanpa izin pemerintah pusat," katanya.

"Jika dalam keselamatan warga itu para Lurah, RW, RT melakukan karantina kewilayahan saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota, kabupaten dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat," katanya, menambahkan.

Terkait larangan mudik, Emil menginstruksikan seluruh ketua RT dan RW untuk mendata warganya yang sudah terlanjur pulang ke rumah dari perantauan. Hal itu dilakukan agar individu yang baru mudik untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari karena berstatus orang dalam pemantauan (ODP).

Maka itu, Emil mengimbau masyarakat Jabar yang sedang merantau untuk tidak pulang kampung atau mudik lebih dulu. Sebab, kata dia, orang yang mudik dari wilayah terpapar dapat membuat penyebaran CovidD-19 semakin luas.

"Banyaknya pemudik akan mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat. Kalau ditambah lagi dengan warga mudik yang kami tidak tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah pusat pandemi seperti Jakarta, ini menyulitkan," katanya.

Emil menambahkan, Pemprov Jabar saat ini sedang melakukan tes masif untuk memetakan persebaran dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Kalau ada yang mudik ini mempersulit peta lagi karena setiap pemudik yang mayoritas dari Jakarta kan otomatis dia jadi ODP, kalau dia sudah terpaksa datang ke Jabar maka dia wajib karantina mandiri," katanya.

Untuk melihat sejauh mana penerapan physical dan social distancing di Kota Bandung, Emil melakukan inspeksi mendadak (sidak). "Kemarin, dalam video yang viral, memang saya sedang inspeksi dan melihat, memang respons terhadap bekerja di rumah dan social distancing belum dilakukan secara maksimal," katanya.

Dalam sidak tersebut, Emil coba melihat respons masyarakat terkait rencana lockdown atau karantina wilayah. "Jadi, waktu dites akan ada lockdown itu, untuk mengetes reaksi dari masyarakat dan ternyata biasa-biasa saja. Tapi, poinnya adalah persiapan ke arah sana sedang kita lakukan, namun keputusan tetap ada di pemerintah pusat," ucapnya.

"Kalau nanti waktunya tiba (lockdown wilayah) masyarakat jangan kaget dan tentunya harus kita persiapkan dengan baik," imbuhnya.



Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA