Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

Wednesday, 11 Syawwal 1441 / 03 June 2020

Pemerintah Diminta Sertai BLT dengan Kelancaran Barang

Ahad 29 Mar 2020 15:14 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Fuji Pratiwi

Seorang supir bajai menunggu penumpang dengan mengenakan masker dari tisu di Pasar Senen, Jakarta, belum lama ini. Insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah dinilai perlu dibarengi kelancaran pasokan dan distribusi barang, terutama bahan pangan.

Seorang supir bajai menunggu penumpang dengan mengenakan masker dari tisu di Pasar Senen, Jakarta, belum lama ini. Insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah dinilai perlu dibarengi kelancaran pasokan dan distribusi barang, terutama bahan pangan.

Foto: ANTARA/Wahyu Putro
Perlu ketepatan data dan perbaikan mekanisme penyaluran BLT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menekankan, pemerintah harus menjamin kelancaran pasokan dan distribusi barang, terutama pangan. Kebijakan ini perlu dilakukan sembari menjaga daya beli masyarakat bawah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Baca Juga

Di saat seperti ini, Faisal menjelaskan, potensi panic buying dan penimbunan sangat besar sehingga pengamanan aspek distribusi perlu diperketat. Aparat militer dapat dioptimalkan dalam membantu penanganan korban dan pencegahan perluasan virus corona (Covid-19). "Termasuk membantu proses pengamanan suplai dan distribusi barang," ujar Faisal dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (29/3).

Faisal menambahkan, penyaluran BLT perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme maupun kelembagaan dalam penyalurannya. Hal ini memungkinkan BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan.

"Khususnya mereka yang mengalami penurunan pendapatan dan mengalami pemutusan hubungan kerja," kata Faisal.

Oleh karena itu, koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tujuannya, agar BLT untuk menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.

Upaya menjaga daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan putaran roda ekonomi, pemerintah dituntut untuk dapat mengurangi beban biaya yang secara langsung dalam kendali pemerintah. Di antaranya, tarif dasar listrik, BBM, dan air bersih.

Faisal menjelaskan, penurunan tarif listrik dan BBM tentu tidak akan terlalu membebani keuangan BUMN dan BUMD. "Mengingat harga minyak mentah yang turun ke kisaran 20 dolar AS per barrel diperkirakan masih akan berlangsung lama sejalan dengan potensi resesi global," ungkap Faisal.

Faisal menekankan, dampak ekonomi dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia akan sangat ditentukan oleh pilihan kebijakan dan kesigapan pemerintah untuk mengatasi wabah tersebut.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA