REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota Depok Jawa Barat mengkaji untuk menerapkan opsi lokal lockdown mengingat perkembangan sebaran virus corona baru atau COVID-19 di kota itu semakin masif. "Kami sedang buatkan kajiannya yang nanti akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan tertulisnya di Depok, Ahad (29/3).
Namun kata Idris untuk menerapkan opsi lokal lockdown memang kewenangan pemerintah pusat. Wali Kota mengatakan dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19 demikian masif di Kota Depok saat ini sudah seharusnya dilaksanakan karantina wilayah di Jabodetabek. Idris mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah taktis yang dilakukan Gugus Tugas. Di antarannya koordinasi pusat dan provinsi yang dilakukan secara langsung, penanganan kasus sesuai protokol, tracing pada orang-orang yang kontak erat dan penanganan area sekitar.
"Pengawasan intensif bagi orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandiri, penyemprotan disinsfektan, sosialisasi secara masif, menggerakkan relawan dan banyak lagi aktifitas gugus tugas yang dilakukan," katanya.
Idris memahami banyaknya keluhan yang disampaikan, hal ini mengingat pandemik Covid-19 ini demikian masif. Sedangkan peralatan sulit diperoleh terutama APD. Disamping itu fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 saat ini kondisinya rata-rata sangat terbatas.
"Kita sudah merencanakan rumah sakit yang didedikasikan untuk Covid-19 yaitu Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) yang saat ini sedang dipersiapkan.
Selain itu juga kita rencanakan Rumah Sakit Lapang di area RSUD hingga alternatif menyiapkan ruang sekolah yang akan didedikasikan sebagai tempat penanganan kasus ringan Covid-19," ujar dia. Untuk itu kata dia dukungan dan motivasi seluruh komponen adalah energi bagi para tenaga kesehatan dalam bekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
