Tuesday, 3 Syawwal 1441 / 26 May 2020

Tuesday, 3 Syawwal 1441 / 26 May 2020

Faisal Basri Yakin Kemampuan Fiskal Negara untuk BLT Cukup

Jumat 27 Mar 2020 22:15 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Indira Rezkisari

Seorang sopir bajai menunggu penumpang dengan mengenakan masker dari tisu di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Pemerintah akan menyalurkan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk mendorong daya beli masyarakat ditengah pandemi virus corona atau Covid-19

Seorang sopir bajai menunggu penumpang dengan mengenakan masker dari tisu di Pasar Senen, Jakarta, Kamis (26/3/2020). Pemerintah akan menyalurkan insentif berupa bantuan langsung tunai (BLT) untuk mendorong daya beli masyarakat ditengah pandemi virus corona atau Covid-19

Foto: ANTARA/Wahyu Putro
BLT akan diberikan pada 29,3 juta masyarakat dalam 40 persen kelompok termiskin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Faisal Basri optimistis, kemampuan fiskal pemerintah masih cukup untuk melakukan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Kini, tantangan terbesar adalah proses identifikasi penerima bantuan dan distribusi agar tepat sasaran.

Faisal menjelaskan, refocusing dan realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah terhadap belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah sekiranya bisa menutupi kebutuhan untuk BLT. "Masih cukup oke kalau dari segi ketersediaan dana," tuturnya dalam diskusi daring di akun Instagram Indef, Jumat (27/3).

Faisal memberikan contoh, anggaran yang sebelumnya untuk perjalanan dinas dan pertemuan di hotel sudah dapat menutupi untuk BLT. Selain itu, proyek-proyek pembangunan yang masih dapat ditunda pun bisa direalokasikan guna menjamin jaring pengaman sosial tersebut.

Pelebaran defisit sampai ke batas tiga persen pun masih dapat dilakukan. Jika merujuk pada target defisit terbaru pemerintah, 2,5 persen terhadap PDB, berarti masih ada ruang 0,5 persen untuk mencapai batas maksimal.

Faisal menyebutkan, BLT sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah sudah memberikannya dalam bentuk lain, yakni kartu sembako. Kebutuhan yang bisa terpenuhi pun beragam dan bergizi, termasuk susu.

Tapi, bantuan terdahulu baru terfokus ke masyarakat paling rentan. Sedangkan, pada situasi sekarang, jaring pengaman sosial juga harus diberikan kepada kelompok masyarakat yang semula tidak rentan atau tidak miskin, kini menjadi rentan akibat Covid-19.

"Mereka biasanya belum tercover dengan sistem yang sudah ada. Ini yang harus dijaga," ucap Faisal.

Selain cara konvensional, sebenarnya masih banyak ruang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk membuat kebijakan guna mendukung daya beli masyarakat. Bahkan, kalau perlu, pemerintah dapat memotong gaji atau tunjangan para pejabat seperti yang sudah dilakukan di Malaysia.

Secara jumlah, Faisal mengatakan, pemotongan gaji pejabat mungkin tidak akan membantu banyak untuk menekan dampak wabah virus corona (Covid-19). Tapi, langkah ini dapat menjadi bentuk solidaritas sosial dan sinyal positif kepada masyarakat. "Sinyal bahwa seluruh bangsa melakukan upaya serius (untuk menangani Covid-19)," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan, pemerintah sedang memformulasikan stimulus ekonomi ketiga untuk menghadapi wabah Covid-19. Salah satu fokus stimulus ini adalah meningkatkan daya beli masyarakat melalui BLT.

BLT akan diberikan pada 29,3 juta masyarakat yang termasuk dalam 40 persen kelompok termiskin. Saat ini, pemerintah baru memiliki data 15,2 juta di antaranya yang sudah masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH). “Sisanya, 14,1 juta kita hitung lagi, kita kompilasi terus,” ujar Susiwijono dalam konferensi pers live streaming, Kamis (26/3).

Selain itu, BLT juga diberikan pada pekerja sektor informal maupun usaha mikro kecil. Di antaranya pedagang di pasar, pedagangan toko kecil hingga sopir transportasi online. Susiwijono mengatakan, kini pemerintah sedang mengumpulkan data dari perusahaan maupun asosiasi terkait agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Pekerja informal harian di mall atau pusat perbelanjaan sasaran juga menjadi bagian dari kelompok yang mendapatkan bantuan langsung tunai. “Kami akan menghubungi APPBI, Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia, untuk mengumpulkan data,” tutur Susiwijono.


Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA