Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

Thursday, 9 Sya'ban 1441 / 02 April 2020

PKS dan IDI Dorong Lockdown

Kamis 26 Mar 2020 23:30 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Agus Yulianto

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman

Foto: dok. PKS
Upaya Social Distancing yang dilakukan pemerintah tak maksimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menggelar pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada Kamis (26/3) siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat mendorong lockdown karena upaya social distancing yang dilakukan pemerintah tak maksimal dan hanya berupa imbauan tanpa sanksi.

"Sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitasnya dengan luar negeri. Tetapi yang dipilih oleh pemeritah saat ini adalah imbauan soal social distancing," kata Sohibul dalam  keterangan tertulis, Kamis (26/3).

Sohibul menerangkan, lockdown parsial maupun social distancing tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sehingga permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplinkan warga dan warga patuh pada pemerintah," ujarnya.

Sohibul menegaskan, pilihan pemerintah saat ini yakni social distancing akan tidak berdampak kalau tidak ada penegakan aturan. Karenanya, ia mengkritisi kebijakan tersebut yang dianggap nanggung.

"Kami sepakat dengan ketua umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," tuturnya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan, pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil. Yakni meminta pemerintah agar tidak sebatas memberikan imbauan tapi juga melakukan pengawasan dan pengawalan.

"Apa itu penguatan? kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan. Satu, social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi. Dua, karantina rumah itu betul-betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah. Ia juga khawatir jika kasus terus naik maka tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.

"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA