Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Muncul Petisi Tolak Kremasi Jenazah Muslim Covid-19 Inggris

Kamis 26 Mar 2020 03:20 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Nashih Nashrullah

Muslim Inggris menolak rencana Inggris kremasi jenazah Muslim Covid-19. Jenazah (ilustrasi).

Muslim Inggris menolak rencana Inggris kremasi jenazah Muslim Covid-19. Jenazah (ilustrasi).

Foto: Immortal.org/ca
Muslim Inggris menolak rencana Inggris kremasi jenazah Muslim Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lebih dari 137 ribu orang menandatangani petisi untuk melindungi korban virus korona yang beragama Islam dari kremasi. Petisi ini diterbitkan di tengah kekhawatiran para Muslim yang menjadi korban meninggal akibat virus corona akan dikremasi untuk mencegah risiko penyebaran infeksi di Inggris.

Baca Juga

“Komunitas Muslim Inggris sangat peduli tentang rencana untuk mengkremasi tubuh korban Muslim dari penyakit ini. Tindakan semacam itu bertentangan dengan kepercayaan semua Muslim dan kami membutuhkan jaminan bahwa pembakaran mayat Muslim tidak akan terjadi dalam keadaan apa pun," tulis petisi tersebut yang diinisiasi Naveed Anwar dikutip 5Pillars, Rabu (25/6).

“Saya ingin Parlemen Inggris melindungi hak penguburan bagi setiap Muslim yang meninggal karena infeksi Covid-19. Saya mengerti Parlemen akan mempertimbangkan cara alternatif, tetapi sebagai Muslim Inggris, cara lain selain penguburan tidak diizinkan dan benar-benar tidak dapat diterima," kata Naveed Anwar.

Sejumlah orang mengomentari petisi yang diterbitkan di situs Change.org tersebut.

“Saya masuk karena setiap orang memiliki hak untuk memilih bagaimana mereka ingin tubuh mereka diperlakukan setelah kematian. Itu hak alami. Tolong lindungi kepercayaan agama saya tentang pemakaman Islam. Tidak ada pemerintah yang harus membuat pilihan untuk saya!"

"Saya seorang Muslim dan ingin dimakamkan sebagai seorang Muslim."

Pemerintah Inggris mengatakan, rencana mengkremasi Muslim yang mengidap Covid-19 dimaksudkan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat negara. Selain itu, untuk memastikan National Health Service (NHS) Inggris dan staf perawatan sosial didukung untuk menghadapi tekanan ekstra yang signifikan pada sistem kesehatan.

Salah satu langkahnya termasuk mengurus orang yang meninggal dengan cara yang bermartabat. Para menteri mengatakan, pemakaman individu tidak mungkin dilakukan jika jumlah kematian akibat virus korona berada di puncak skenario terburuk.

photo
Virus corona (ilustrasi). - (www.freepik.com)

Menteri Kesehatan Wales, Vaughan Gething, bahkan mengatakan kemungkinan ada dorongan terhadap rencana kremasi dengan upacara peringatan di bulan-bulan mendatang. 

Rencana mengubah prosedur penguburan itu pun ditanggapi Sekretaris Jenderal Dewan Muslim Inggris, Harun Khan.

"Di tengah-tengah masyarakat Muslim menghadapi pandemi virus corona atas dan ke bawah, negara sangat mendukung pendekatan Pemerintah Inggris terhadap pentingnya mempertimbangkan semua kemungkinan dan menemukan cara optimal untuk mengalahkan virus ini," kata Harun Khan.

“Dewan Muslim Inggris mendukung Dewan Pemakaman Nasional (Muslim) yang bekerja bersama komunitas agama lain dan secara kolaboratif dengan pejabat senior Pemerintah Inggris untuk menyoroti pentingnya absolut penguburan dalam keyakinan kita, dan bagaimana risiko dapat dikurangi dengan tepat," lanjut dia.

“Ini bukan sesuatu yang dianggap enteng oleh siapa pun dan kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa kami bekerja keras untuk memastikan bahwa kekhawatiran kami diperhatikan," imbuh Harun Khan.

Sementara itu, kelompok advokasi MEND mengatakan sangat prihatin dengan Rancangan Undang-Undang tersebut.

“Saat ini sedang disusun, RUU ini akan memungkinkan otoritas lokal yang ditunjuk untuk mengabaikan pasal 46 (3) dari Kesehatan Masyarakat (Pengendalian Penyakit) Act 1984, yang dirancang untuk mencegah otoritas lokal dari mampu mengkremasi tubuh terhadap keinginan almarhum," kata MEND dalam siaran pers.

Sementara tujuan dari undang-undang ini adalah untuk berurusan dengan potensi lonjakan kematian dan kurangnya kapasitas ruang kubur yang timbul dari tragedi saat ini. MEND mendesak Pemerintah untuk tidak mengabaikan tanggung jawab mereka dalam menegakkan Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.

Serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998, yang melindungi hak atas kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. 

MEND menilai, hal itu termasuk kebebasan untuk memanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang dalam ibadah, pengajaran, praktik, dan ketaatan.

Menurut MEND, kesucian mayat dan pentingnya penguburan agama merupakan komponen integral dari praktik keagamaan bagi umat Islam, serta orang Yahudi. Kremasi dilarang dalam Islam dan Yudaisme dan karena itu, kemungkinan memaksakan kremasi pada orang-orang yang dicintai dari komunitas-komunitas ini akan menambah penderitaan dan trauma lebih lanjut bagi keluarga-keluarga yang berduka, yang sendiri mungkin sendirian.

“Oleh karena itu, kami meminta perwakilan politik kami untuk mengubah RUU seperti saat ini berdiri untuk mencerminkan komitmen Inggris terhadap hak asasi manusia dan untuk melindungi masyarakat dari kesedihan yang semakin parah, tidak hanya berpotensi kehilangan orang yang dicintai, tetapi memiliki keyakinan agama dari orang-orang terkasih ini dipecat," tutur MEND.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA