REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Covid-19), Achmad Yurianto mengatakan pemerintah telah mendistribusikan 125 ribu alat tes cepat (rapid test) ke 34 provinsi. Yurianto mengatakan, nantinya pemerintah provinsi yang akan menentukan mana wilayah yang menjadi prioritas untuk dilakukan rapid test.
"Saat ini kita sudah mendistribusikan 125 ribu rapid test kit atau alat tes cepat untuk pemeriksaan cepat ke 34 provinsi," kata Achmad Yurianto di Jakarta, Selasa (24/3).
Yuri mengatakan bahwa nantinya provinsi yang akan menentukan pemeriksaan cepat pertama untuk kontak terdekat kasus positif, dan kedua untuk petugas kesehatan yang terlibat dalam layanan langsung Covid-19. Pada pengiriman berikutnya dengan jumlah yang lebih besar, nanti akan berbasis pada wilayah atau daerah di mana kasus ini ditemukan dan kemudian dianggap sebagai daerah yang berpotensi untuk munculnya kasus penularan.
"Di dalam konteks pemeriksaan rapid test ini kita sudah menentukan kebijakan di mana tes ini akan dilakukan kepada kontak terdekat kasus positif yang sudah terkonfirmasi dan telah dirawat di rumah sakit atau kasus positif yang harus dilaksanakan isolasi diri di rumah," ujar Yuri.
Dengan demikian bagian dari penelusuran terhadap kontak, keluarga yang tinggal serumah dengan pasien itu harus diperiksa semuanya. Kalau di dalam riwayat perjalanannya sebelum sakit ternyata dia sempat bekerja di tempat kerjanya dan terdapat lingkungan kerja yang memiliki kemungkinan kontak dekat maka akan dilakukan pemeriksaan di tempat pasien bekerja.
"Prioritas kedua adalah pemeriksaan terhadap tenaga medis yang terkait dengan layanan Covid-19, termasuk petugas front office rumah sakit. Mereka adalah kelompok sensitif yang rentan terinfeksi Covid-19," kata Yuri.
Kedua prioritas itu yang akan dilaksanakan untuk pemeriksaan rapid tes pada tahap pertama. Menurut Yuri, jika alat tes cepat yang datang kembali sudah cukup banyak, maka akan dilakukan pemeriksaan berbasis kewilayahan seperti Jakarta selatan.
"Pelaksanaan tes cepat akan didesentralisasikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut, seperti puskesmas, laboratorium daerah, rumah sakit pemerintah dan daerah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
