REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana 575 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI beserta seluruh keluarganya akan menjalani pemeriksaan virus Corona Covid-19 pekan ini, mengundang polemik. Bahkan kritikan juga tidak hanya datang dari masyarakat yang tengah dihantui oleh sporadisnya penyebaran wabah Corona ini. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, juga menolak test rapid yang memprioritaskan anggota DPR RI dan keluarganya tersebut.
"Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluaganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan," tegas politikus PAN, Profesor Zainuddin Maliki, dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Selasa (24/3).
Menurut Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, di tengah situasi seperti ini semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus Corona. Oleh karena itu, dia mengaku, agak terkejut mendengar usulan itu. Secara tiba-tiba malah anggota DPR RI dan keluarganya yang diutamakan.
"Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," keluh anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Oleh karena itu, Zainuddin yakin ada perasaan tidak enak pada anggota DPR RI sendiri. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR RI. menurutnya wacana ini merupakan usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR RI. Maka, dia yakin sebenarnya para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian.
"Atas dasar itu, sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan," pinta Zainuddin.
Di samping itu, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini. Kemudian kalau memang ingin mengadakan test, sebaiknya dilaksanakan secara sendiri-sendiri.
"Karena itu adalah hak, tidak ada yang bisa melarang tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," katanya.
Selanjutnya, menurut Zainuddin, agar isu rapid test bagi anggota DPR RI dan keluarganya tidak berlarut-larut, pimpinan DPR RI sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.
Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota tapi tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan.
"Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
