REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), mengatur jam kerja pegawainya untuk mencegah penyebaran virus corona masuk ke ibu kota Provinsi Sumsel itu. Keputusan ini, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI tanggal 17 Maret 2020 Nomor: 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Jadi kita atur penyesuaian sistem kerja, di mana pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dilakukan di rumah masing-masing secara bergantian,” kata Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Kamis (19/3).
Ratu Dewa mengatakan meski dilaksanakan di rumah, tugas aparatur sipil negara (ASN) serta pelayanan pemerintahan akan tetap berjalan.
Ia menjamin hal itu karena tidak semua ASN melaksanakan pekerjaan kantor di rumah.
Hanya staf dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor dan di rumah masing-masing secara bergantian. Cara ini tetap mengedepankan faktor keamanan diri dari penyebaran COVID-19.
Dewa melanjutkan, seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat eselon II dan III tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan mengatur jadwal kerja pejabat eselon IV. "Jadi pejabat esellon II dan III tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Hanya diatur jamnya, mulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB," ujar dia.
Dia menambahkan, untuk perangkat daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap beroperasi seperti biasa. Salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BARI dan puskesmas.
Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPK-PB), Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
"Kami ingin pelayanan tetap berjalan. Hanya saja pembagian waktunya saja dibuat semacam shift," ujar dia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Palembang Riza Fahlevi mengatakan, kepala perangkat daerah dapat melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh pegawai di rumah. "Ini adalah upaya pemkot dalam memutus mata rantai penyebaran Corona," katanya lagi.
Kepala OPD juga diminta melakukan monitoring terhadap daftar hadir manual bagi ASN yang melaksanakan tugas di kantor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
