REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nidia Zuraya*
Kabar mengejutkan datang dari kota Manila. Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Kamis (12/3) mengumumkan penghentian perjalanan darat, laut dan udara domestik ke dan dari Manila.
Tak hanya itu, penghentian perjalanan tersebut juga diikuti dengan tindakan mengkarantina seisi kota Manila atau lockdown. Langkah ini diambil Pemerintah Filipina untuk menghentikan penyebaran virus Corona yang saat ini merebak di negara tersebut.
Duterte juga menyetujui resolusi untuk memungkinkan langkah-langkah penahanan termasuk larangan pertemuan massal. Bahkan sekolah juga ditutup selama sebulan serta karantina di masyarakat di wilayah kasus Corona terdeteksi.
Sikap tak kalah tegas juga diperlihatkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Larangan bagi warga negara Saudi maupun WNA yang bermukim di Arab Saudi untuk melakukan perjalanan ke negara-negara anggota Uni Eropa, sebagian negara Asia dan Afrika.
Kebijakan serupa berlaku bagi warga dari negara-negara yang masuk dalam daftar tersebut, yakni tidak boleh berkunjung ke Arab Saudi untuk semnetara waktu. Larangan ini juga berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI).
Namun, pengecualian diberlakukan untuk penerbangan kargo dan penerbangan yang bermaksud membawa petugas medis maupun kesehatan yang memiliki visa keluar dan masuk kembali dan kontrak baru untuk petugas kesehatan yang bekerja untuk sektor publik atau swasta di Arab Saudi.
Kebijakan ini dilakukan Duterte usai virus Corona menewaskan 2 jiwa dan menginfeksi 53 orang di Filipina. Dibandingkan dengan Indonesia, jumlah yang terinfeksi dan meninggal akibat corona di Filipina lebih rendah.
Saran untuk melakukan lockdown pernah disampaikan wakil presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK). JK menilai lockdown menjadi salah satu solusi untuk mencegah meluasnya virus corona baru atau Covid-19.
Cara seperti ini cukup berhasil di Wuhan, Provinsi Hubei, China, tempat asal virus covid-19 muncul pertama kali. Pemerintah China berhasil untuk memperlambat penyebaran virus corona karena lockdown Wuhan.
Keberhasilan untuk memperlambat penyebaran virus covid-19 juga dicapai oleh Korea Selatan setelah pemerintahnya memutuskan untuk me-lockdown kota Daegu. Daegu merupakan kota keempat terbesar di Negeri Ginseng.
Mengamati perkembangan penyebaran virus corona di Indonesia, jujur saya pribadi khawatir. Jumlah pasien baru yang dinyatakan positif corona setiap harinya terus bertambah sejak Presiden Jokowi pertama kali mengumumkan kasus positif pertama dan kedua di Indonesia pada 2 Maret lalu.
Motif ekonomi menjadi alasan pemerintah Indonesia hingga hari ini enggan memberlakukan kebijakan menutup sementara pintu masuk warga negara asing ataupun menerapkan larangan sementara perjalan ke luar negeri bagi warga Indonesia.
Tapi apakah ongkos yang harus ditanggung pemerintah jika pandemik covid-19 ini makin meluas di Indonesia bakal sebanding ataupun lebih murah dari potensi penerimaan devisa dari kunjungan turis mancanegara?
Untuk penanggulangan wabah corona, Menkeu Sri Mulyani kembali menyuntikkan dana Rp 1 triliun ke kas Kementerian Kesehatan. Sementara untuk menyelamatkan sektor usaha di dalam negeri, pemerintah menganggarkan Rp 160 triliun untuk stimulus tahap pertama (sektor pariwisata) dan stimulus jilid kedua (sektor industri manufaktur).
Seluruh biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menanggulangi wabah corona ini bakal mengguras APBN. Bahkan jika jumlah kasus terus meningkat bisa membuat APBN jebol.
Mahalnya ongkos untuk memerangi wabah virus Covid-19 sudah dirasakan Iran. Pemerintah Iran bahkan telah memutuskan untuk meminta pinjaman ke Dana Moneter Internasional (IMF) guna memerangi wabah Covid-19 dengan lebih serius.
Wabah virus corona di Iran terus meningkat. Wabah corona di Iran telah menginfeksi 10.075 orang dan menewaskan sekitar 429 orang hingga Kamis (12/3).
Hitung-hitungan mengenai ongkos penanggulangan corona dan potensi penerimaan negara dari sektor pariwisata selama masa pandemik ini tentunya harus menjadi acuan pemerintah dalam membuat keputusan ke depannya dalam menghalau corona.
Semoga kebijakan lanjutan yang diambil pemerintah kedepannya tidak akan membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk dan defisit APBN semakin melebar.
*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id
Ikuti Whatsapp Channel Republika
