REPUBLIKA.CO.ID, Nuansa politik terasa kental dalam penanganan virus corona di Tanah Air. Pemerintah pusat dan DKI seolah bersikap 'saling salip' dalam penanganan corona.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kamis (12/3) mengaku telah diperingatkan oleh pemerintah pusat karena dianggap melangkahi kewenangan. Anies dianggap tidak berkoordinasi dengan pusat.
Berikut riak-riak politik pertarungan antara pemerintah pusat dan DKI dalam penanganan corona.
- 1 Maret 2020: Anies sebut 115 orang warga DKI dalam pemantauan.
- 2 Maret : Menkes Terawan sebut pernyataan Anies kurang tepat. Semua pemeriksaan negatif.
- 2 Maret: Jokowi sebut dua WNI positif corona.
- 6 Maret: Pemprov DKI mengenalkan situs pemantauan corona.
- 10 Maret: Menkominfo Jhonny G Plate sindir situs pemantauan corona DKI.
- 11 Maret: Anies tangguhkan balapan Formula E menyusul kekhawatiran terhadap corona.
- 11 Maret: Mahfud menduga Anies tunda Formula E khawatir tak sukses dan penonton sepi.
- 12 Maret: Anies mengaku diingatkan oleh pemerintah pusat. Anies siap backup dan ambil tanggung jawab.
Komentar pemerintah pusat ke Anies.
Menkes Terawan
"Jadi, kurang tepat pernyataan (Anies) itu karena semua analisis polymerase chain reaction (PCR) menunjukkan hasil negatif (terinfeksi Covid-19). Kalau negatif artinya apa? Memang tidak ada."
Menko Polhukam Mahfud MD
"Itu mungkin kalau enggak banyak orang yang nonton kan rugi juga, lalu ditunda, barangkali." (11 Maret 2020)
Menkominfo Jhonny G Plate
"Dalam rangka komunikasi publik, pemerintah daerah mengikuti protokol pemerintah pusat supaya satu saja narasi pemerintah." (10 Maret 2020)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
