REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memanfaatkan Wisma Atlet sebagai tempat isolasi suspect atau orang yang sudah menunjukkan gejala virus corona (Covid-19). Rencana ini sedang digodok oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang termasuk dalam Gugus Tugas Covid-19.
Sri mengatakan, Wisma Atlet memiliki sarana dan prasarana yang dinilai siap dimanfaatkan sebagai fasilitas upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Mulai dari listrik, air hingga tempat tidur telah tersedia di sana.
"Sekarang, BNPB sedang menyiapkan bagaimana mereka bisa menjadi tempat isolasi," ucapnya
Setelah digunakan untuk perhelatan Asian Games 2018, Wisma Atlet kini memang sudah tidak digunakan. Sri mengatakan, nantinya, gedung tersebut diutamakan bagi mereka yang suspect. Selain itu, Wisma Atlet juga bisa dijadikan tempat isolasi untuk orang yang membutuhkan dukungan medis tanpa menunjukkan gejala, namun berpotensi menularkan.
Opsi lain yang disebutkan Sri adalah memanfaatkan tempat di tingkat kelurahan sebagai tempat penampungan sementara. Tapi, pilihan ini berlaku di desa atau pemukiman cukup padat, sehingga social distancing memang sulit dilakukan. Tujuannya, agar virus yang sudah menempel di suspect tidak tersebar lebih luas.
Sri memastikan, pemerintah melalui Gugus Tugas Covid-19 akan terus berkoordinasi untuk mengkaji skenario penanganan Covid-19 di Indonesia. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk menyiapkan keuangan negara apabila memang harus dilakukan lockdown.
"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti kita pikirkan bagaimana untuk supporting," katanya.
Semua kemungkinan ini akan ditangani Gugus Tugas Covid-19. Sri menyebutkan, Kemenkeu sebagai bendahara negara berkomitmen terus mendukung agar pihak yang berkewajiban tidak sampai kekurangan sumber daya, baik fiskal ataupun sumber daya amnusia (SDM).
Dalam Gugus Tugas Covid-19, Sri mengemban amanat sebagai dewan pengarah bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan Mahfud MD, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Kepala BNPB Doni Monardo menjadi ketuanya.
Dengan seriusnya persoalan Covid-19, Sri mengatakan, Gugus Tugas Covid-19 sepakat melakukan rapat reguler minimal tiga hari sekali untuk menginventarisasi berbagai langkah di pusat dan daerah dalam menangani penyebaran Covid-19.
Dalam pertemuan kemarin, sudah muncul beberapa kebijakan. Termasuk di antaranya membuat Keputusan Presiden untuk memperkuat landasan bagi Kementerian/ Lembaga dan pemerintah daerah untuk merealokasi anggaran untuk pandemi Covid-19.
"Saya sudah keluarkan surat edaran, tapi akan jauh lebih kuat secara landasan hukum kalau dibuat Keppres," ujar Sri.
Seperti diumumkan oleh Jubir Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto per Rabu pukul 18.30 WIB, jumlah kasus infeksi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 227 kasus dengan 55 kasus di antaranya merupakan kasus baru. Sebanyak 19 orang telah meninggal, dengan 11 orang lainnya sudah sembuh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
