REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli epidemiologi dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Defriman Djafri Ph.D mengatakan sebenarnya pemerintah dapat memberdayakan laboratorium yang ada di berbagai daerah untuk mengonfirmasi positif atau negatifnya virus corona (COVID-19). Ia menilai kebijakan sentralisasi dalam hal konfirmasi hasil laboratorium pengujian COVID-19 saat ini cukup menyulitkan.
"Pemerintah mungkin mempertimbangkan masalah keamanan dan sebagainya, tapi masing-masing daerah sebenarnya sudah ada lab yang bisa mengonfirmasi hasil dari COVID-19," kata dia saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.
Ia menambahkan kebijakan ini menyulitkan khususnya di daerah-daerah luar Jakarta. "Selama ini saat terdapat suspect di daerah, maka sampelnya harus dibawa ke Jakarta terlebih dahulu. Itu kan sulit," kata dia.
Selain pemberdayaan laboratorium daerah, pertimbangan karantina daerah-daerah tertentu terkait COVID-19 juga perlu diperhatikan. Hal itu mengingat penurunan distribusi penyakit cukup signifikan yang terjadi di China saat negara tersebut memberlakukan kebijakan karantina daerah dengan larangan masuk dan keluar orang-orang dari suatu daerah.
Kemudian, ujar dia, yang sakit ditangani, yang tidak sakit berdiam diri atau isolasi secara mandiri dan diberikan suplai makanan serta kebutuhan cukup. "Seharusnya ini sudah dipersiapkan oleh pemerintah sehingga tidak menjadi panik di masyarakat yang bisa saja menimbulkan masalah baru," ujarnya.
Apalagi, kata dia, bagi masyarakat awam di sejumlah daerah masih ada yang melihat COVID-19 sebagai sesuatu yang asing sebab belum pernah terjadi sebelumnya. "Seolah-olah belum terjadi di Indonesia, padahal sebenarnya kita sudah pernah mengalami kasus pandemi lain misalnya cacar dan ini juga melibatkan upaya isolasi diri," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
