REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan pembatasan ketat pergerakan warga untuk memperlambat penyebaran virus corona, Senin (16/3) dengan penutupan (lockdown) dan mengerahkan 100 ribu polisi. Selain itu, tentara akan ditugaskan untuk membantu memindahkan orang ke rumah sakit dan polisi melakukan patroli.
Dalam pidato, Macron mengatakan mulai Selasa (17/3) tengah hari orang harus tinggal di rumah kecuali membeli bahan makanan, bepergian untuk bekerja, berolahraga, atau untuk perawatan medis. Siapa pun yang melanggar batasan yang berlaku selama dua pekan ini akan dihukum.
"Saya tahu apa yang saya minta dari Anda belum pernah terjadi sebelumnya tetapi keadaan menuntutnya. Kami tidak melawan tentara lain atau negara lain. Namun, musuh ada di sana, tidak terlihat, sulit dipahami, tetapi sedang membuat kemajuan," kata Macron.
Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner menyatakan, sekitar 100.000 polisi akan dikerahkan untuk menegakkan penutupan negara atau lockdown. Pos pemeriksaan akan didirikan secara nasional dan mereka keluar rumah harus dapat menunjukkan bukti perjalanan dengan dokumen kementerian, termasuk pejalan kaki.
Macron mengatakan, tindakan lebih keras diperlukan setelah terlalu banyak orang mengabaikan peringatan sebelumnya. Warga Prancis masih berbaur di taman dan di sudut jalan selama akhir pekan, sehingga mempertaruhkan kesehatan pribadi dan kesejahteraan orang lain.
Di bawah langkah-langkah baru, tentara akan membantu mengangkut orang sakit ke rumah sakit dengan kapasitas cadangan dan rumah sakit militer. Tempat baru akan memiliki 30 tempat tidur perawatan intensif akan didirikan di wilayah timur Alsace, wilayah yang memiliki infeksi terbesar.
Macron mengatakan, pemerintah pun menunda putaran kedua pemilihan lokal. Keputusan itu dilakukan agar pemerintah fokus memerangi pandemi, termasuk menangguhkan agenda reformasinya, yaitu perombakan sistem pensiun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
