Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

BNPB Perpanjang Masa Darurat Corona Sampai Lebaran Usai

Selasa 17 Mar 2020 13:02 WIB

Rep: Ali Mansur/ Red: Ratna Puspita

Ketua BNPB sekaligus Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah)

Ketua BNPB sekaligus Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah)

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Surat perpanjangan masa darurat corona ditandatangani pada 29 Februari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) memperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana non-alam, virus Corona. Dalam  surat keputusan bernomor 13.A Tahun 2020, yang ditandatangani oleh Kepala BNPB Doni Monardo pada 29 Februari 2020, masa darurat hingga tanggal 29 Mei 2020, atau sekitar lima hari pasca lebaran Idul Fitri 2020.

Baca Juga

"Perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu (menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona di Indonesia) berlaku selama 91 hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020," dikutip dari surat keputusan tersebut, Selasa (17/3).

Dalam surat keputusan tersebut, BNPB menyatakan perpanjangan ini dilakukan akibat dari penyebaran virus Corona yang semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa. Kemudian penyebaran virus Corona juga bisa berimplikasi pada kerugian harta benda, dampak psikologis pada masyarakat, serta mengancam, dan mengganggu kehidupan masyarakat.

"Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana siap pakai yang ada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa emua kebijakan besar di tingkat daerah terkait dengan penanganan virus Corona harus dibahas dahulu dengan pemerintah pusat, termasuk rencana lockdown. Ia pun memastikan pemerintah pusat belum mengarah ke kebijakan lockdown. 

Untuk itu, Jokowi menyatakan, pemerintah pusat dan daerah akan tetap menyediakan transportasi publik dengan catatan meningkatkan kebersihan transportasi publik tersebut. "Untuk mempermudah komunikasi, saya minta pemerintah daerah konsultasi dengan kementerian terkait dan Satgas (Penanganan Corona)," kata Jokowi dalam jumpa persnya. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA