Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

Monday, 9 Syawwal 1441 / 01 June 2020

'Pembatasan Transportasi Umum Jangan Tiba-Tiba'

Selasa 17 Mar 2020 08:52 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bilal Ramadhan

Ratusan orang calon penumpang mengantre untuk menaiki bus Trans Jakarta di Halte Puri Beta 2, Larangan, Tangerang, Banten, Senin (16/3/2020). Antrean panjang tersebut terjadi akibat adanya pengurangan jam operasional bus serta jumlah bus yang beroperasi yang tujuannya untuk pencegahan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Mayra Izzah/Bal/wsj.(Antara/Mayra Izzah)

Ratusan orang calon penumpang mengantre untuk menaiki bus Trans Jakarta di Halte Puri Beta 2, Larangan, Tangerang, Banten, Senin (16/3/2020). Antrean panjang tersebut terjadi akibat adanya pengurangan jam operasional bus serta jumlah bus yang beroperasi yang tujuannya untuk pencegahan penularan COVID-19. ANTARA FOTO/Mayra Izzah/Bal/wsj.(Antara/Mayra Izzah)

Foto: Antara/Mayra Izzah
Sebuah kebijakan dinilai harus melalui sosialisasi agar masyarakat memahaminya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pembatasan layanan transportasi di DKI Jakarta untuk mengantisipasi Covid-19 yang diberlakukan mulai Senin (16/3) menimbulkan penumpukan penumpang di sejumlah titik. Kebijakan itu pun dinilai perlu untuk dikoordinasikan terlebih dahulu.

Pengamat transportasi, Budiyanto menilai, langkah tersebut sejatinya dapat dimaklumi. Pasalnya masing-masing perusahan memilki hitung-hitungan baik dari aspek keamanan dan keselamatan pelayanan maupun aspek-aspek lainnya. Namun, ia memberikan sejumlah catatan.

"Mungkin yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak tiba-tiba namun perlu ada perencanaan yg matang dan terencana dan dikoordinasikan dengan para stakeholders yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan khususnya bidang Transportasi," ujar Budiyanto melalui pesan yang diterima Republika, Senin (17/3).

Eks Kepala Subdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya ini menilai penting adanya sosialisasi atau ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengetahui kebijakan tersebut. Penumpukan di halte-halte Transjakarta, KRL dan MRT dinilai Budiyanto lantaran masyarakat belum sepenuhnya paham.

"Seharusnya hal ini dapat diminimalisir seandainya kebijakan tsb cukup waktu untuk masyarakat memahami kebijakan tersebut. Secara real time harus disampaikan ke masyarakat, kebijakan harus dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan diharapkan terintegrasi," ujar Budiyanto.

Dengan koordinasi yang baik, tambah Budiyanto, masyarakat ada alternatif pilihan menggunakan moda transportasi yang lain. Para perusahaan juga dapat lebih menekan agar para pegawainya tetap bekerja dari rumah.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan pembatasan operasional transportasi umum. Namun ia menyatakan akan mengevaluasi kebijakan pembatasan transportasi umum. Anies akan kembali menormalkan pengoperasian sejumlah transportasi umum di ibu kota.

"Sesuai arahan presiden terkait penelenggaraan kendaraan umum massal untuk masyarakat, maka kami kembali menyelenggarakan dengan frekuensi tinggi untuk penyelenggaraan kendaraan umum di Jakarta," kata Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/3).

Kendati demikian, Anies tetap mengimbau agar masyarakat saling menjaga jarak satu dengan yang lainnya (social distancing).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA