Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Saturday, 14 Syawwal 1441 / 06 June 2020

Tak Ingin Lockdown, Pemerintah Diminta Siapkan Opsi Lain

Selasa 17 Mar 2020 07:32 WIB

Rep: Rizkyan adiyudha/ Red: Esthi Maharani

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas  COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan

Foto: ANTARA FOTO
Pemerintah harus menyiapkan opsi penanganan lain jika memang tidak ingin lockdown.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, mengatakan, lockdown hanyalah salah satu opsi dari penanganan sistematis atas pandemi corona. Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan opsi penanganan lain jika memang tidak menginginkan penutupan akses tersebut.

"Prinsipnya, pemerintah harus siapkan perangkat kebijakan yang mampu berikan rasa aman bagi masyarakat," kata Selly di Jakarta, Senin (16/3).

Menurut dia, harus ada pertimbangan matang jika suatu kawasan tertentu akan diisolasi. Dia mengatakan, pemerintah harus memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, fasilitas kesehatan, listrik, air, dan kebutuhan dasar lainnya.

"Suatu zona ditutup itu dampaknya kan berlapis-lapis. Tidak bisa alasan mentah, terus minta suatu daerah lockdown gitu karena kalau kalkulasinya meleset, yang ada jadi chaos," katanya.

Secara pribadi dia memandang bahwa pemerintah memang belum perlu mengunci negara. Menurut dia, yang lebih penting adalah membangun kerja sama lintas pemangku kebijakan pada satuan tugas (satgas) percepatan penanganan Covid-19.

Dia juga meminta adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah guna menanggulangi penyakit mematikan tersebut. Dia menegaskan, jangan sampai ada tumpang-tindih kewenangan antara pusat dan daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak memasukkan lockdown sebagai salah satu kebijakan untuk mencegah penyebaran virus corona. Dia mengingatkan agar langkah serupa juga diterapkan oleh para kepala daerah.

Jokowi menegaskan bahwa keputusan lockdown adalah kebijakan pemerintah pusat, bukan daerah. Dia lebih menekankan agar masyarakat melakukan social distancing atau memberikan jarak dengan orang lain guna mengurangi risiko tertular Covid-19.

Saat ini sudah ada beberapa negara yang melakukan lockdown sebagian maupun seluruh wilayah negaranya, yaitu Italia sejak 9 Maret 2020, Denmark sejak 13 Maret 2020, Filipina sejak 12 Maret 2020, dan Irlandia pada 12-29 Maret 2020.

Sedangkan pemerintah China mengunci kota Wuhan dan beberapa kota di dekatnya yang menjadi lokasi episentrum Covid-19. Sementara Korea Selatan melakukan lockdown terhadap kota metropolitan Daegu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA