REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sensus Penduduk 2020 telah secara resmi dilaksanakan mulai 15 Februari 2020. Sensus dilakukan dalam dua tahapan, yakni secara Daring (Online) mulai 15 Februari hingga 31 Maret 2020, dan Wawancara dengan Tatap Muka mulai 1 hingga 31 Juli 2020.
Pada pelaksanaan sensus secara online atau daring, Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan dapat menjaring sebanyak 22,9 persen responden atau 18 juta keluarga. Sementara sisanya, sensus atau pengumpulan data kependudukan dan perumahan diharapkan bisa dilakukan dengan cara tatap muka.
Sejauh ini, BPS bersama seluruh stakeholder, terutama pemerintah daerah kabupaten dan kota telah melakukan berbagai sosialisasi untuk mencapai target sensus penduduk secara online. Sosialisasi untuk SP 2020 secara daring ini juga telah dilakukan secara massif baik melalui media cetak/digital, sosial media maupun ground activities seperti car free day. Selain itu, BPS juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh warga melakukan sensus secara online.
Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Muchammad Romzi , mengatakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) mengeluarkan Surat Edaran No. 49 Tahun 2020, melalui institusi masing-masing baik pemerintah pusat maupun daerah seluruh Indonesia untuk mengajak seluruh ASN berpartisipasi dalam Sensus Penduduk online. Kemudian per Rabu (11/3), sebanyak 35 gubernur serta 325 bupati dan wali kota juga telah menggerakkan wilayahnya untuk mengisi sensus online.
Seperti, kata dia, di Bali. ASN di provinsi itu diwajibkan mengisi sensus secara online dan kemudian melaporkan bukti partisipasi sensus kepada sistem pemerintah daerah. Demikian juga di Riau, pemerintah provinsi juga melakukan monitor bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk mengikuti sensus secara daring.
“Jadi dengan dorongan dari kementerian dan lembaga serta pemda kami optimistis target 23 persen itu akan bisa tercapai,” ujar Romzi.
Namun, Romzi mengakui bahwa sensus online ini bukan tanpa kendala. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran tentang pentingnya data tersebut. Selain itu, banyak anggota masyarakat yang masih belum percaya dengan keamanan dari formulir online. Padahal, BPS telah berupaya memastikan bahwa data-data penduduk serta sistem yang dipakai untuk menghimpun data tersebut sepenuhnya aman dan tidak bocor ke pihak lain.
Sasaran sensus
Sasaran dari SP 2020 secara online adalah masyarakat yang tingkat mobilitasnya tinggi dan juga mereka yang tinggal di kawasan pemukiman elite, seperti apartemen dan perumahan mewah. Mengingat lokasi tersebut umumnya sulit dijangkau oleh petugas sensus secara door to door.
Selain itu, menurut Romzi, adalah generasi milenial, selevel SMA dan mahasiswa. Mereka ini diharapkan dan didorong untuk membantu anggota keluarganya dalam mengisi sensus secara online.
“Untuk kaum milenial ini, target SP online adalah sekitar 7,78 juta keluarga. Jadi sumbangsih mereka dalam SP online ini diharapkan sekitar 42,87 persen dari target sebesar 18 juta keluarga. Jadi golongan milenial ini bisa membantu orangtuanya untuk mengisi SP 2020," kata Romzi memaparkan.
Hingga Rabu (11/3), jumlah penduduk yang telah melakukan sensus secara online adalah sebanyak 13,6 juta penduduk atau sekitar 3,6 juta keluarga. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir Maret, batas waktu sensus secara online sesuai waktu yang ditetapkan.
Untuk masyarakat yang mobilitasnya tinggi serta penduduk di perumahan elite atau mereka yang mengedepankan privasi, BPS tidak hanya mengandalkan pengisian mandiri. Tetapi BPS juga bekerja sama dengan pengelola apartemen ataupun kompleks perumahan mewah untuk melakukan pengisian sensus online secara bersama-sama. Sementara bagi masyarakat yang belum sempat mengisi sensus secara online, petugas akan melakukan sensus secara langsung pada bulan Juli mendatang.
Romzi mengingatkan akan pentingnya mengisi sensus penduduk ini, karena dengan mengisi sensus dengan data yang benar yang menggunakan nomor identitas kependudukan (NIK), yang menjadi entitas dasar pelayanan publik, maka yang bersangkutan kelak akan mendapatkan layanan publik dengan lancar.
Data tersebut, menurut dia, nantinya akan dapat digunakan untuk BPJS Kesehatan, pendaftaran CPNS ataupun yang paling simpel, yaitu pembukaan nomor rekening bank. Apalagi saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP).
“Dengan SP ini harapannya kita akan menemukan orang-orang seperti itu. Ini jadi referensi instansi kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) untuk jemput bola (pembuatan NIK) kembali ke mereka," tutur Romzi.
Kendala
Warga yang sangat menjaga privasi yang tinggal di lingkungan apartemen dinilai menjadi salah satu kendala tertinggi dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 Online.
Kepala Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Buyung Airlangga menjelaskan, sensus penduduk secara online merupakan hal yang masih baru, sehingga banyak warga yang masih belum percaya sepenuhnya dengan keamanan data. Terlebih lagi bagi mereka yang tinggal di kompleks apartemen dan perumahan elite.
"Karena mereka berada di perumahan elite dan apartemen mewah yang sangat menjaga privasi. Nah, itu kendala yang sangat sulit," ujar Buyung pada Jumat (13/3). Dari kedua lokasi tersebut, menurut Buyung, masyarakat kompleks apartemen jauh lebih sulit. Karena umumnya warga di sana tidak hanya menjaga privasi, tetapi juga merupakan penyewa sementara.
Sebagai penyewa sementara, mereka tidak peduli dengan kegiatan RT dan RW, sehingga sulit untuk dijangkau oleh pengelola apartemen. Selain itu, semakin mewah apartemennya, semakin tinggi pula tingkat privasi para penghuninya.
"Kami sudah bisa masuk ke lingkungan apartemen, tapi mengajak penghuninya masuk mengisi sensus secara online itu kan persoalan lain," katanya.
Namun demikian, BPS terus berupaya agar golongan masyarakat tersebut bersedia mengisi sensus online, yakni dengan memberikan informasi kepada pengelola apartemen yang kemudian disampaikan secara langsung dalam bentuk email, leaflet dan grup WhatsApp (WA) para penghuni. Dalam ketiga jenis informasi tersebut dijelaskan bahwa jika tidak mengisi sensus secara online, petugas akan langsung mendatangi dan bertemu mereka pada Juli mendatang.
"Dari situ jadi banyak yang respons. Besok Sabtu (14/3) kami akan membantu warga di 12 spot di Kelapa Gading untuk bantu mengisi sensus secara online," tutur Buyung. Sementara untuk kompleks perumahan mewah jauh lebih mudah, karena mereka masih tergabung dalam RT dan RW. Warga perumahan dinilai lebih bersosialisasi, sehingga memudahkan BPS untuk memberikan informasi seputar sensus kepada RT dan RW.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
