REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa bersama Tim melakukan kunjungan dinas ke Pemerintah Kota Palembang. Kunjungan ini dalam rangka sinergi dan dukungan dalam Pengembangan Jaringan Gas (Jargas) di Kota Palembang.
Dalam kunjungan tersebut Tim BPH Migas diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa di Kantor Walikota Palembang, (13/03/20). Ikut hadir dalam kunjungan tersebut Direktur Keuangan PT. Pertagas Niaga Aminuddin , VP Operasi PTGN Putut Wahyudi, serta Direktur Utama PT SP2J Novan. Dalam rangka dukungan pengembangan jargas oleh BUMD, Kepala BPH Migas sehari sebelumnya juga telah melakukan kunjungan dinas ke PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).
PT SP2J merupakan BUMD yang mengelola jargas di Kota Palembang. "Kami dari BPH Migas menyambut sangat senang dan mendukung sekali agar PT. SP2J bisa betul-betul mewujudkan membangun Jaringan Gas Rumah Tangga 6.000 sambungan rumah diluar skema APBN, sehingga memiliki kemandirian karena memang sudah ada payung hukumnya yaitu Perpres nomor 06 tahun 2019, bahwa untuk pembangunan invsetasi, katakanlah pada Jaringan Gas Rumah Tangga (RT) tingkat 1 dan RT tingkat 2 boleh untuk BUMN, BUMD, Swasta, bahkan Koperasi," tutur Ifan sapaan M Fanshurullah Asa.
Pembangunan jargas oleh BUMD PT SP2J merupakan satu-satunya yang berjalan dari 2010 - 2017. "Jadi, ide itu kita support, bahkan kami dari BPH Migas ingin hal itu menjadi model percontohan di seluruh Indonesia bahwa ada BUMD punya keberanian membangun Jaringan Gas Rumah Tangga tanpa APBN/APBD" Ucap Ifan.
BPH Migas terus mendorong dan mendukung BUMN, BUMD, Swasta, bahkan Koperasi untuk turut serta membangun jaringan gas dengan pembiyaan diluar APBN, melainkan dari APBD, investasi atau pengeluaran modal sendiri atau melalui pembiayaan dari perbankan. Hal ini utuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan Jaringan Gas (Jargas) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 hingga 2024 (kumulatif) yang ditarget sebanyak 4 juta Sambungan Rumah (SR), dimana hingga selama 10 tahun terakhir ini baru terbangun sekitar 560 Ribu SR.
Investasi APBN untuk pembangunan jargas tahun 2020 di Sumatra Selatan sebanyak 48.122 sambungan rumah, untuk Kota Palembang 9.312 SR. "Insiatif PT. SP2J yang sudah berjalan dari tahun 2010 hingga sekarang yang akan membangun jaringan gas sebanyak 6.000 SR dengan mekanisme non APBN kita dukung sekali dan juga kerja sama dengan Pertamina, harapannya BUMD terus mampu mengelola Jaringan Gas agar masyarakat bisa merasakan energi berkeadilan" ucap Ifan.
Di akhir pertemuan, Kepala BPH Migas memberikan beberapa catatan dan masukan untuk mendukung pembangunan jargas oleh BUMD diantaranya, perlu ada Peraturan lebih teknis seperti Peraturan Menteri ESDM atau Peraturan BPH Migas sebagai derivasi dari Peraturan Presiden No. 06 tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Kemudian juga perlu penetapan alokasi gas untuk BUMD dari pemerintah untuk keperluan jaringan Gas Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
