REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Gubernur Erzaldi Rosman perintahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk menunda kegiatan diklat revolusi mental di Astha Hannas sebagai langkah antisipasi dan pencegahan penyebaran Virus Corona.
Banyaknya aktivitas yang dihentikan di beberapa provinsi di Indonesia yang disebabkan kekhawatiran penyebaran Covid-19, membuat Gubernur Erzaldi Rosman lebih hati-hati dalam penugasan organisais perangkat daerah (OPD) untuk keluar dari Kepulauan Bangka Belitung.
Tidak terkecuali atas peserta diklat revolusi mental yang terdiri dari perangkat desa (kepala desa/sekretaris desa) dan BPMPD se-Prov Kepulauan Babel sebanyak 62 orang. Diklat ini semula akan dilaksanakan pada 16 hingga 21 Maret 2020 di Lembaga Diklat Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Yayasan Astha Hannas, Subang, Jawa Barat.
Surat pemanggilan peserta ini telah dikirimkan pekan lalu, tetapi secara lisan pada tanggal 14 Maret 2020 diminta untuk dibatalkan keberangkatan seluruh peserta oleh Gubernur Erzaldi Rosman, sebab dianggap cukup berpotensi untuk terjangkit Virus Corona dalam perjalanan dan aktivitas selama diklat berlangsung.
Gubernur Erzaldi Rosman juga terpaksa harus membatalkan kehadirannya dalam pembukaan diklat. Padahal, dalam kegiatan ini, Gubernur Erzaldi Rosman dijadwalkan akan menerima Penghargaan Kehormatan Bintang Astha Hannas (Revolusi Mental) oleh Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia (PKBI) Astha Hannas.
“Kami rencananya berangkat besok, 16 Maret 2020 ke Subang untuk kegiatan Revolusi Mental di Astha Hannas Subang, peserta dari perangkat desa juga sudah siap berangkat, bahkan biaya kontribusi dan tiket sudah dibayarkan," ungkap Amransyah, Kepala Bidang BPMPD Babel.
Atas perintah langsung dari Gubernur Erzaldi Rosman ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan Astha Hannas untuk menjadwal ulang penyelenggaraan diklat. “Kami juga sedang berusaha menghubungi pihak maskapai penerbangan agar dapat dibantu solusi reschedule,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
