REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan pemerintah sudah semestinya bersikap jujur dan terbuka dalam penanganan kasus virus corona. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk mempercepat penanganannya. Mengingat kekhawatiran penyebaran virus corona akan meluas, ia mengatakan bahwa masyarakat memerlukan informasi yang benar, jelas, dan konsisten dari pemerintah.
"Lakukan transparansi dalam penanganan, jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas. Sudah cukup kekacauan informasi yang kemarin dilakukan. Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan. Harus satu pintu biar situasi tidak gaduh," kata pria yang biasa disapa Gus Yaqut ini, di sela kegiatan Konferensi Wilayah ke-1 PW GP Ansor Papua, di Abe Pura, Jayapura, dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Sabtu (14/3).
Gus Yaqut juga menekankan, permintaan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta pemerintahan Joko Widodo untuk mengumumkan atau memberlakukan keadaan darurat harus segera ditanggapi. Menurutnya, respon cepat pemerintah dibutuhkan agar penularan wabah ini tidak meluas dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat. Ia menilai pengumuman keadaan darurat itu sebenarnya untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan warga. Sebab kenyataannya jumlah korban terpapar dan meninggal terus bertambah.
"Perbanyak, permudah, dan percepat tes virus corona untuk masyarakat. Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan, bahwa Indonesia kebal virus. Jadi jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, kita masih saja lambat," katanya.
Dalam hal ini, ia meminta pemerintah agar melakukan identifikasi klaster-klaster dan menutup celah munculnya klaster baru. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk menyiapkan tempat khusus karantina dan tidak perlu ragu dalam melakukan isolasi terhadap orang dengan kasus virus corona ini.
Selain itu, Gus Yaqut mengatakan bahwa dalam waktu dekat yang perlu dilakukan pemerintah adalah stabilisasi ekonomi nasional. Dalam hal ini, pemerintah harus memprioritaskan stabilitas harga pangan dan ketersediaan, terutama dari aksi panic buying. Apalagi ke depan akan memasuki bulan Ramadhan, di mana tingkat konsumsi cenderung naik.
Gus Yaqut juga mendorong kementerian terkait tenaga kerja dan industri untuk menjamin kegiatan produksi tetap terjalan. Selanjutnya, ia meminta pemerintah agar menginstruksikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat meyakinkan investor bahwa kondisi bisnis masih berjalan baik, meski dalam fase turbulensi akibat dampak virus corona.
Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan menjamin keseriusan pemerintah dalam menangani kasus virus corona di Indonesia.
"Selain serius dalam pencegahan mewabahnya Covid-19 yang merupakan bencana kesehatan global serta mendapat status gawat darurat dari Badan Kesehatan Dunia WHO, Pemerintah Indonesia juga memprioritaskan penanganan demam berdarah DBD," kata Juru Bicara Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia belum lama ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
