Kamis 12 Mar 2020 22:35 WIB

Erick Thohir: Buyback Saham Tergantung Kondisi Perusahaan

Erick Thohir menyampaikan aksi buyback juga akan dilakukan secara bertahap

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Kepala BNPB Doni Monardo menjawab pertanyaan usai mengunjungi Stasiun Gambir, Kamis (12/3). Kunjungan tersebut tersebut dalam rangka melakukan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. (Republika/Prayogi)
Foto: Republika/Prayogi
Menteri BUMN Erick Thohir didampingi Kepala BNPB Doni Monardo menjawab pertanyaan usai mengunjungi Stasiun Gambir, Kamis (12/3). Kunjungan tersebut tersebut dalam rangka melakukan penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. (Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana pembelian kembali saham atau buyback masih dalam rencana awal yakni 12 BUMN. Erick menyampaikan aksi buyback juga akan dilakukan secara bertahap.

"Yang namanya buyback bukan berarti diperintahkan uangnya langsung dihabiskan, berarti kan proses dari buyback terus berjalan," ujar Erick di sela-sela meninjau kondisi Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (12/3).

Baca Juga

Erick mengatakan belum ada rencana penambahan nilai buyback saham. Kata Erick, aksi buyback sangat bergantung dengan kondisi masing-masing perusahaan."Konsekuensinya harus jaga kekuatan masing-masing perusahaan. Kalau perusahaan lagi lemah diharapkan buyback, nanti tidak produktif," ucap Erick.

Erick juga mengaku mendengar masukan dari seluruh pihak, termasuk dari mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mendorong BUMN meningkatkan daya beli.

"Masukan dari Pak Rizal Ramli bagus kita perhatikan juga pasti. Semua yang berikan masukan, positif," kata Erick.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan rencana pembelian kembali atau buyback saham BUMN akan disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Menurut Kartika, pembelian saham kembali diberikan kepada perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik agar tidak mengganggu kinerja keuangan perusahaan.

"(Buyback) Rp 8 triliun tergantung likuiditas masing-masing, kalau secara proporsi yang besar memang di perbankan karena memang lebih besar dananya. Kalau kontruksi mereka yang nggak punya likuiditas seperti Adhi (Adhi Karya) mungkin nggak masuk," ujar Kartika usai kunjungi RS Pertamina Jaya di Cempaka Putih, Jakarta, Rabu (11/3).

Kementerian BUMN, kata Kartika, telah memberikan lampu hijau bagi 12 BUMN seperti BRI, Mandiri, Jasa Marga, hingga Waskita Karya untuk melakukan buyback dengan total sebesar Rp 8 triliun.

"Mereka menyediakan dana total Rp 8 triliun. Mulai hari ini dapat persetujuan, mungkin mulai besok muncul di keterbukaaan informasi untuk diumumkan mereka dapat persetujuan buyback," ucap Kartika.

Kartika menambahkan aksi buyback akan dilakukan secara bertahap dengan melihat perkembangan pasar.

"Kita akan taktis, tidak akan digelontorkan sekaligus, tapi kita lihat karena situasi mungkin akan cukup lama, mereka akan sediakan dana tapi penggunaan tergantung perubahan dari fundamentalnya," kata Kartika.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi dengan 12 BUMN yang akan melakukan buyback. "Tadi sudah koordinasi untuk buyback saham, ada 12 BUMN yang akan buyback nilainya Rp 7 triliun sampai Rp 8 triliun," ujar Arya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (10/3).

Arya memerinci BUMN-BUMN yang akan melakukan buyback terdiri atas BUMN perbankan seperti BRI, Mandiri, BTN, BNI; BUMN konstruksi seperti Wijaya Karya, Adhi Karya, PP, Jasa Marga, Waskita; dan BUMN pertambangan seperti Antam, Bukit Asam, serta Timah. Arya mengatakan rencana buyback saham BUMN tak lepas dari penurunan IHSG.

"Periodenya (buyback) sudah mulai diserahkan kepada masing-masing perusahaan strateginya," ucap Arya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement