REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyatakan belum melihat adanya sikap yang ditunjukkan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terhadap kekerasan di India yang menimpa Muslim. Dia menilai Kemenlu ragu mengeluarkan sikapnya terkait kekerasan tersebut.
"Saya melihat Kemenlu ragu bersikap terhadap India, karena India adalah sponsor dari berdirinya negara non-Blok. Ya mungkin ada lagi alasan lain. Karena itu, dengan alasan yang menyesal kita belum melihat keputusan dari Kemenlu," ujar dia dalam dalam agenda dialog interaktif yang digelar di kantor MUI, Jakarta, Kamis (12/3).
Agenda tersebut berdasarkan surat yang diterima akan dihadiri Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Direktur Asia Selatan dan Tengah Kemenlu RI, dan Pimpinan Ormas Islam tingkat pusat.
Namun, pihak yang hadir saat ini hanya dari pimpinan MUI dan pimpinan Ormas Islam. Di antaranya adalah Slamet Ma'arif dari Persaudaraan Alumni 212, Ahmad Sobri Lubis dari Front Pembela Islam. Sementara dari pengurus MUI selain Muhyiddin, yaitu Abdullah Jaidi, Yusuf Martak, Nadjamuddin Ramly, Yusnar Yusuf, dan Amirsyah Tambunan.
Muhyiddin menjelaskan, Dubes India untuk Indonesia membatalkan kehadirannya pada agenda ini. Sedangkan Menlu RI Retno Marsudi tidak bisa menghadiri agenda bila digelar pada pukul 17.00 WIB sebagaimana yang dilakukan sekarang. Semula agenda ini dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB.
Muhyiddin mengaku kecewa dengan pembatalan sepihak dari Dubes India. "Saya kecewa pembatalan sepihak Dubes India. Kami merasa diadu domba, karena dia (Dubes India) yang minta untuk hadir, lalu dia mengontak Kemenlu, lalu Kemenlu mengontak kami di MUI agar mengatur ulang jadwal, padahal sudah disepakati oleh dia (Dubes India)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
