REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa hingga saat ini KPK belum melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara karena bisa saja upaya pencegahan oleh lembaga penegak hukum tersebut berhasil. Firli menegaskan, pencegahan adalah tugas pertama KPK.
"Wartawan tanya, 'Kok enggak ada OTT?' Jawabannya mungkin pencegahannya berhasil. Yang pasti, akan dilakukan evaluasi, bukan berarti kami tidak bekerja," kata Firli, Rabu (11/3).
OTT KPK terakhir dilakukan pada tanggal 8—9 Januari 2020 terhadap Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan tujuh orang lainnya terkait dengan kasus dugaan suap dalam penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019—2024. OTT itu pun didalami sejak masa kepemimpinan KPK sebelumnya, yaitu Agus Rahardjo dkk.
Firli menyebutkan senjata KPK ada tiga, dengan mengibaratkan trisula. Panah pertama adalah pencegahan. Yang kedua adalah penindakan. Sementara itu, yang ketiga adalah kolaborasi pencegahan dan penindakan. Dalam hal ini pihaknya bisa bermain dalam tahapan pencegahan dahulu.
"Pengalaman empiris OTT semua kasus OTT, baik barang dan jasa, tata kelola keuangan, pelayanan, maupun reformasi birokrasi, itu membuat semangat kita berkoordinasi dengan kementerian," ungkap Firli.
Firli pun menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU KPK, KPK punya enam tugas. Adapun tugas pertama adalah pencegahan.
"Jadi, kenapa harus pencegahan? Karena, pertama, bisa meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, masyarakat bisa dilayani. Ketiga, mencegah biaya tinggi yang akhirnya menimbulkan korupsi," kata Firli menjelaskan.
Firli juga mengaku selama ini berkeliling ke sejumlah kementerian untuk meminta para menteri memetakan titik-titik korupsi di kementerian masing-masing.
"Pak Menteri, tolong petakan di mana titik-titik korupsi, harus ada sistem yang diperbaiki karena ada yang namanya by system corruption, korupsi karena sistem. Misalnya gaji direktur BUMN yang mencapai ratusan juta, tetapi didapat dari keputusan bersama, yaitu uang iuran premi asuransi atau ada juga yang sengaja membuat agar sistem gagal, jadi harus diperbaiki," ungkap Firli.
Dengan semangat pencegahan itu, Firli mengatakan bahwa pada tanggal 31 Maret 2020 akan mengadakan acara aksi nasional pencegahan korupsi.
"Tetap pencegahan tanpa mengesampingkan penindakan. Jadi, kami lombakan antara kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota yang bisa bangun sistem untuk mencegah korupsi," kata Firli menambahkan.
Cita-cita pencegahan korupsi itu, menurut Firli, ditargetkan tercapai dalam 4 tahun kepemimpinannya di KPK. "Harus tercapai 4 tahun karena itu cita-cita, entah tercapai 4 tahun, 5 tahun, nanti kita lihat, tetapi harus tercapai," kata Firli menegaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
