REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo meminta setiap gubernur provinsi hingga wali kota dan bupati untuk mengecek ketersediaan pangan dengan data yang valid. Selain itu, gubernur juga harus bisa bekerja sama dengan dinas pertanian maupun ketahanan pangan untuk memperkuat stok pangan daerah.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (10/3). "Gubernur harus melakukan itu baru kemudian di bantu oleh menteri dan para dirjennya. Persiapkan buffer stock dan dari mana sumber-sumbernya," kata Syahrul.
Ia menegaskan, menjelang bulan Puasa, 11 bahan pangan pokok harus dipersiapkan dengan baik. Kegiatan rutinan yang selalu dilewati setiap tahun mestinya bisa diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Ia pun meminta kepada jajarannya, khususnya Badan Ketahanan Pangan untuk ikut turun tangan hingga ke daerah.
"Ini bukan barang baru. Perjelas objek yang harus dikendalikan. Di mana itu ditaruh. Turun tangan," tegasnya.
Wilayah yang dalam situasi rawan harus dipetakan. Begitu pula yang berpotensi mengalami kekurangan serta surplus. Hal itu agar distribusi pangan antar daerah bisa saling melengkapi disaat ketika terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.
Dirinya pun meminta kepada seluruh kepanjangan tangan Kementan di setiap wilayah untuk bisa bekerja sama dengan kepala daerah secara baik. "Daerah diajak bicara, kalau ada kesulitan sampaikan ke saya," ujarnya.
Syahrul pun mendukung tindakan tegas aparat berwajib, khususnya Satgas Pangan untuk memberi efek jera kepada oknum-oknum yang sengaja menaikan harga dan menimbun bahan pangan.
"Kalo ada penimbunan saya akan minta pak Kapolri turun tangan. Semua harus turun tangan, jangan biarkan publik panik sehingga terjadi yang namanya Panic Buying. Yang jelas, seluruhnya kita usahakan mulai dari kebutuhan hingga produksi dalam negeri," tutupnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
