Monday, 28 Zulqaidah 1443 / 27 June 2022

Pemprov Sulteng: Perempuan Harus Terlibat Kelola Hutan

Senin 09 Mar 2020 21:12 WIB

Red: Muhammad Fakhruddin

Ilustrasi perempuan kelola hutan. Foto: Dua perempuan membawa komoditas hasil hutan non kayu jenis rotan

Ilustrasi perempuan kelola hutan. Foto: Dua perempuan membawa komoditas hasil hutan non kayu jenis rotan

Foto: Antara/Ampelsa
Keahlian yang dimiliki perempuan tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup

REPUBLIKA.CO.ID,PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan perempuan harus terlibat dalam mengelola lahan dan hutan di wilayahnya. Hal ini untuk menunjang penghidupan dan kesejahteraan perempuan.

"Saya menilai, dalam konteks tata kelola di sektor hutan dan lahan, masih banyak terjadi ketimpangan gender, di mana perempuan tidak banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan akses mereka terhadap lahan dan hutan sebagai penghidupan," ucap Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam sambutannya pada peringatan Hari Perempuan Internasional, yang dibacakan oleh Kepala Dinas Sosial Sulteng Ridwan Mumu, di Palu, Senin (9/3).

Dalam sambutan itu, gubernur mengakui bahwa pengelolaan sumber daya alam di Sulteng masih banyak ditemukan permasalahan, di antaranya perizinan yang tumpang-tindih dengan kawasan lahan masyarakat. Selain itu, izin pengelolaan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan sehingga mengakibatkan pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang menimbulkan banyak persoalan bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.

"Salah satu penerima dampak tersebut adalah kaum perempuan, dan perempuan juga sering mengalami ketidakadilan akibat perbedaan gender," katanya.

Karena itu, gubernur menilai masih ada paradigma yang menganggap perempuan hanya berkontribusi pada keluarga dan pembangunan masyarakat. Padahal, kata dia, pengalaman perempuan begitu luas, namun pengetahuan dan keahlian yang dimiliki perempuan tak ternilai dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. "Justru perempuan sangat mampu berkontribusi pada kegiatan konservasi, penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam," sebutnya.

Gubernur menilai momentum peringatan Hari Perempuan Internasional yang diperingati dalam bentuk kegiatan temu perempuan pejuang sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan di Provinsi Sulteng, yang diikutkan dengan dialog publik dengan tema "Penguatan Peran Perempuan dalam Tata Kelola Hutan dan Lahan di Sulteng" sangat tepat.

"Untuk mengatasi ketimpangan gender, maka diharapkan mitra setapak bersama programnya, mampu menggunakan metode responsif gender," ujar gubernur.

 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA