REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengatakan saat ini ada 3,6 juta warung tradisional di Indonesia yang perlu diberdayakan agar tetap bertahan. Selama ini keberadaan warung tradisional tersebut menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di tengah desakan pedagang ritel.
"Warung (tradisional) ini kekuatan ekonomi rakyat yang paling riil," kata Menteri Teten akhir pekan kemarin.
Menteri Teten mengapresiasi langkah Bukalapak yang telah memberdayakan UKM atau warung-warung tradisional di Indonesia. Teten juga mengatakan, dengan adanya binaan dari platform digital atau e-commerce seperti Bukalapak, para pelaku warung tradisional bisa meningkatkan jumlah dan jenis produk yang dijualnya. Selain itu, jangkauan pemasarannya pun bisa semakin luas.
"Dan sekarang dengan adanya digitalisasi, pasarnya semakin berkembang tidak hanya sekitar kampung, juga barang dagangannya bisa mendapat pasokan dari gudang pusat distribusinya Bukalapak langsung, juga harganya kompetitif," tutur Teten.
"Jadi, jualannya bukan hanya barang kebutuhan sehari-hari tapi, juga bisa jadi agen pembayaran untuk listrik, transfer uang, dan lainnya," katanya.
Menurut Teten warung sangat berpotensi memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan warung melalui peningkatan kapasitas bisnis dan daya saing individu ia anggap penting untuk untuk mewujudkan hal tersebut
Menurut data Euromonitor International tahun 2018, mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina berbelanja di toko kelontong. Dari nilai pasar ritel senilai Rp 7,5 juta triliun, sebanyak Rp 6,85 juta triliun atau sekitar 92 persen diantaranya merupakan transaksi di warung kelontong.
Dengan tersedianya berbagai produk virtual di warung, Bukalapak melihat potensi warung untuk mempercepat realisasi masyarakat inklusif di Indonesia.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang juga hadir pada acara ini meyakini, tiga hingga lima tahun ke depan semua jenis perdagangan di Jabar bisa dilakukan secara digital dalam jaringan (daring) alias online.
Berdasarkan data salah satu e-commerce di Indonesia, Bukalapak, hingga kini satu per tiga dari jumlah 1,5 juta warung tradisional digital Mitra Bukalapak atau 500 ribu di antaranya ada di Provinsi Jabar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kini tengah menggenjot pengembangan ekonomi digital berbasis UMKM, warung, dan pesantren. “Dan sekarang tiga basis inilah yang sudah go digital,” ujarnya.
“Saya yakin dalam hitungan tiga sampai lima tahun semua jenis perdagangan di Jawa Barat ini, baik yang skala besar maupun skala kecil dan riil seperti warung, itu bisa menggunakan digital,” tambahnya.
Lebih lanjut Ridwan Kamil menuturkan, warung berbasis digital tidak hanya memberikan manfaat dalam transaksi jual-beli dan peningkatan pendapatan, tapi juga bisa meningkatkan produk yang diperjual-belikan. Pemprov Jabar bekerja sama dengan Bukalapak pun telah membuka sistem pembayaran secara online untuk pajak kendaraan bermotor.
Menurut Ridwan Kamil, kerja sama dengan Bukalapak maupun e-commerce lain membantu pemerintah dalam hal infrastruktur digital. “Dan menariknya, mereka (Mitra Bukalapak) sekarang belajar tidak hanya jual beli sembako saja atau barang-barang harian, tapi mempromosikan bayar listrik, mentransfer keuangan, termasuk bayar pajak-pajak ke pemkot, pemkab, atau pemprov itu sekarang mengunakan mitra ini. Sampai suatu hari kita menjadi masyarakat digital, masyararakat cashless,” paparnya.
“Dan alhamdulillah juga semenjak bekerja sama dengan Bukalapak, sudah ada 40.000 motor dan mobil bayar (pajak) di Bukalapak dan uangnya masuk ke Pemda Provinsi Jawa Barat,” katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
