REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui dinas pendidikan mengumpulkan pada kepala sekolah se-Sulsel untuk membahas kesiapan menghadapi kebijakan atau konsep merdeka belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sekdaprov Sulsel Abdul Hayat Gani di Makassar, Sabtu (7/3) mengatakan sengaja mengumpulkan para kepala sekolah untuk melihat sejauh mana kesiapan sekolah dalam pengembangan individu sehingga bisa beradaptasi dengan kebijakan tersebut.

"Jadi tujuannya bagaimana cara (para guru) memberikan penilaian assessment kepada murid. Dan kebetulan di acara ini hadir anggota DPR RI dan disampaikan akan ada pelatihan dan pemprov akan dukung," ujarnya usai menjadi pembicara pada acara Edukasi Menuju Merdeka Belajar dan Kartu Indonesia Pintar.

Plt Kadis Pendidikan Sulsel Basri mengatakan pihaknya fokus mempersiapkan diri penerapan kebijakan Merdeka Belajar. "Kebijakan Merdeka Belajar itu bagus karena memberikan ruang bagi kepala sekolah dan guru untuk berinovasi. Guru dapat merancang rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) lebih efektif, yakni hanya satu hingga dua lembar saja (dibandingkan sebelumnya yang begitu banyak) karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa," ujarnya.

Ia menjelaskan dengan kebijakan itu mengajarkan manajemen berbasis sekolah. Artinya guru dan kepsek bisa melakukan perubahan pembelajaran sesuai kebutuhan. "Kami beberapa kali pertemuan. Pada hari Senin nanti, saya akan kembali mengundang guru SMK untuk konsep merdeka belajar dan apa yang akan kita persiapkan," sebutnya.

Menurut dia, yang paling penting diperhatikan seperti kompetensi guru terhadap perubahan yakni dari pendekatan klasikal ke pendekatan individu. "Misalkan satu kelas ada murid 30 orang dengan karakter, bakat dan potensi yang berbeda-beda, jadi tidak boleh memaksakan keinginannya terhadap personaliti siswa namun berdasarkan bakat dan karakter masing-masing siswa," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika