REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung provinsi Riau yang telah mendeklarasikan sebagai daerah zona syariah dan provinsi halal. Ma'ruf berharap penetapan zona syariah ini juga diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Hal itu disampaikan Wapres saat menandatangani prasasti pencanangan Provinsi Riau sebagai Zona Ekonomi Syariah di sela kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Jumat (6/3). "Kita mendorong kawasan-kawasan industri halal, di berbagai daerah termasuk Riau, saya sudah jualan kemana-mana bahwa yang akan mulai membangun kawasan industri halal adalah provinsi Riau, dan banyak yang bertanya kapan bisa belajar dengan Riau," ujar Ma'ruf.
Ma'ruf menilai perlunya pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai alternatif ekonomi di Indonesia, selain ekonomi konvensional. Sebab, potensi pasar ekonomi syariah di Indonesia masih banyak dan belum tergali dengan baik.
Ia mencontohkan, industri halal yang menjadi satu dari empat pengembangan ekonomi syariah yang belum tergali dengan maksimal. Sebab, Indonesia masih menjadi konsumen halal terbesar di dunia atau 10 persen di dunia dan belum masuk sebagai produsen halal dunia.
Karena itu, ia mendorong agar para Pemda mulai mengembangkan industri halal dan pariwisata halal, bahkan kalau bisa membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) halal seperti Riau.
"Pasti bisa kalau ada kemauan, kemudian ada kesiapan, kemudian kita (Pemerintah) mendorong, nah kalau daerah daerah seperti wisata (namun) daerah non muslim bukan destinasinya yang disyariahkan, tapi disitu ada layanan-layanan supaya wisatawan bisa nyaman," ujarnya.
Ma'ruf mengungkap, pada tahun 2020 ada dua gelaran besar ekonomi syariah yakni Indonesia Syariah Ekonomic Forum (ISEF) pada akhir Oktober dan akan dilanjutkan dengan Halal Industri Summit. Ia menjelaskan, daerah-daerah juga akan ikut terlibat sebelum gelaran ISEF.
"Nanti akan ada event-event sebelumnya di daerah daerah, di Jatim, Sumatera, NTB tentang bagaiamana kita mengembangkan ekonomi syariah," ujarnya.
Sementara, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan berbagai upaya dilakukan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan daerah halal, seperti mengembangkan destinasi wisata halal dan usaha mikro kecil menengah (UKM) halal.
"Ahamdulillah saat ini pemerintah provinsi Riau menguatkan pembangunan berbasis syariah di samping melaksanakan program prioritas pembangunan nasional," ujarnya.
Selain itu, upaya nyata lainnya adalah mengubah bank daerah Riau dari konvensional menjadi syariah. Dengan begitu, ia optimistis jika nantinya pengembangan industri dan kawasan halal di Riau bisa berjalan dengan baik.
"Seluruh pemangku kepentngan sepakat bahwa Bank Riau Kepri sepakat menjadi bank syariah murni, dalam waktu yang tidak lama, sepenuhnya akan menjadi syariah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
