REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengecam keras tindakan penimbunan pelaku usaha, distributor, pedagang, dan penimbun alat medis pelindung diri dan sembako untuk kepentingan sendiri. Gobel berpendapat, tindakan aji mumpung yang mereka lakukan tidak saja merugikan dan meresahkan masyarakat, tetapi juga mengacaukan produksi dan pasokan serta instabilitas nasional.
“Pemerintah harus menindak para pelaku secara tegas dan cepat, sebelum kepanikan masyarakat semakin meningkat. Kondisi kedaruratan ini jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan menimbulkan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan politik,” ujar Gobel seperti dikutip laman resmi DPR RI, Rabu (4/3).
Gobel juga meminta masyarakat untuk tidak panik dan menahan diri untuk melakukan aksi borong berbagai komdoitas strategis karena ketakutan. Masyarakat juga diharapkan mengikuti perkembangan secara seksama dari sumber informasi resmi dan kredibel soal perkembangan dampak virus Corona, ketersedian stok bahan pokok, dan rumah sakit rujukan yang bisa didatangi jika ada indikasi awal gejala suspect virus Corona.
Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) ini menegaskan, langkah preventif penanganan dampak Corona terhadap ancaman instabilitas ekonomi dan politik harus dilakukan. “Pemerintah harus membentuk tim satgas penanganan para pelaku yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan sanksi pidana, bahkan jika sudah mengarah ke instabilitas nasional dengan pidana subversif,” katanya.
Di sisi lain, Gobel juga mendorong Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Bulog, dan BUMN untuk meningkatkan kekuatan stok pangan dan alat medis pelindung diri. Saat ini, sambung Gobel, ia melihat dari berbagai pemberitaan dan informasi dari berbagai sumber kemungkinan adanya kekurangan pasokan dan stok.
“Saya melihat ada potensi kekurangan dan kenaikan harga sejumlah alat medis pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus Corona. Pemerintah dan industri harus dengan segera melakukan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, meningkatkan produksi sebesar sekitar 50 persen. Hal itu untuk mengantisipasi adanya lonjakan permintaan, pembelian karena panik, penimbunan, dan penyalahgunaan,” kata politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.
Gobel mengimbau Pemerintah dalam hal ini Kominfo harus berdiri di garis depan sebagai koordinator pendistribusian informasi yang benar secara cepat dan tepat waktu dalam satu Tim Satgas Virus Corona untuk mengamankan ketersedian dan pasokan barang strategis. Saat yang sama, di dalam tim itu juga harus ada unsur polisi siber yang melakukan patroli lalu lintas berita di lini media manapun yang mengarah pada informasi hoaks dan meresahkan masyarakat untuk kemudian diblokir dan diinvestigasi penyebarnya.
“Langkah komprehensif ini diharapkan mengeliminir kepanikan dan percepatan penyebaran virus. Pada saat yang sama, akan mengantisipasi gejolak karena kepanikan kehabisan stok pangan dan alat medis pelindung diri. Secara berkala, saya minta legislatif dan eksekutif yakni komisi dan kementerian terkait melakukan koordinasi dan rapat-rapat konsultasi selama proses terjadinya penyebaran virus Corona. Dengan demikian, diharapkan penanganan pasien dan wabah terkoordinasi dengan baik, cepat dan komprehensif,” kata Gobel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
