Rabu 04 Mar 2020 16:51 WIB

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Fokus ke Warga Miskin

Jokowi menyebut masih terdapat 24,7 juta jiwa yang masih masuk dalam kategori miskin.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perdangangan Agus Suparmanto (kiri) dan Menseskab Pramono Anung dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kiri), Menteri Perdangangan Agus Suparmanto (kiri) dan Menseskab Pramono Anung dalam pembukaan Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar lebih fokus mengentaskan kemiskinan. Ia mengatakan, saat ini masih terdapat 24,7 juta jiwa yang masih masuk dalam kategori miskin.

"Bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/3).

Baca Juga

Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, jumlah penduduk sangat miskin saat ini mencapai sembilan juta jiwa dari total jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, ia meminta agar pemerintah fokus menangani angka kemiskinan tersebut.

Selain itu, data warga yang masuk dalam kategori miskin pun harus betul-betul akurat sehingga program kemiskinan yang dijalankan bisa tepat sasaran.

"Kita bisa fokus menangani lebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu, data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan," ucap Jokowi.

Jokowi menargetkan, angka kemiskinan ekstrem bisa seluruhnya tertuntaskan pada 2024 nanti. Caranya yakni dengan mengonsolidasikan dan mengintegrasikan strategi pengentasan kemiskinan bersama seluruh kementerian dan lembaga.

Intervensi program dari kementerian/lembaga pun juga harus menyasar dengan baik, seperti program JKN, KIS, PKH, BPNT, dan juga kartu sembako. Begitu pula program-program dari perusahaan BUMN maupun swasta yang bisa diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan.

"Dan bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin baik itu yang namanya KUR, Mekar, Bank Wakaf Mikro, dana desa, UMi, saya kira bisa disasar ke sana," tambah dia.

Jokowi mengatakan, berdasarkan data dari BPS, program pengentasan kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Pada 2015, angka kemiskinan yakni sebesar 11,22 persen dan pada September 2019, angka kemiskinan menurun menjadi 9,22 persen.  "Ini adalah capaian yang sangat baik namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement