Rabu 04 Mar 2020 16:28 WIB

Ridwan Kamil Diminta Serius Tangani Banjir di Indramayu

Sebanyak 2.214 hektare sawah terendam banjir luapan sungai Cimanuk.

Warga melintasi banjir di jalan Yos Sudarso, Indramayu, Jawa Barat, Senin (24/2/2020).
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Warga melintasi banjir di jalan Yos Sudarso, Indramayu, Jawa Barat, Senin (24/2/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi meminta perhatian serius dari Gubernur Jabar M Ridwan Kamil atau Emil terkait banjir yang menerjang Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Terlebih daerah tersebut merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia.

"Saya meminta perhatian serius Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memperhatikan nasibnya terkait banjir dari luapan sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu, terlebih banjir yang terjadi mengancam produktivitas tanaman padi yang sejak lama menjadi andalan pasokan pangan nasional tersebut," kata Sidkon, Rabu (4/3).

Dia mengatakan saat menjalankan reses di Kabupaten Indramayu, pihaknya menerima keluhan dari petani pascasawahnya diterjang banjir. "Masalah banjir di saat musim penghujan menjadi aspirasi untuk disolusikan oleh Pak Ridwan Kamil dan jajarannya," kata dia.

Banjir yang terjadi pekan ini di Kabupaten Indramayu telah merendam areal persawahan seluas 6.092 hektare yang masuk pada beberapa wilayah kecamatan. Daerah yang paling parah terdampak banjir terjadi di Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu yakni 2.214 hektare sawah terendam banjir luapan sungai Cimanuk. Akibatnya, seluas 32 hektare sawah di antaranya mengalami puso alias gagal produksi.

"Pemerintah Provinsi harus turun tangan, tentu sesuai dengan porsi kewenangannya, karena ini menyangkut ketahanan pangan," kata dia.

Saat reses tersebut, Sidkon mengaku pihaknya menyoroti pula masalah pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi generasi muda dan ia menegaskan pemerintah harus hadir guna memicu produktivitas masyarakat. "Masalah pemberdayaan ekonomi pemuda, agar dapat direalisasikan segera. Mohon kepada pihak terkait terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk dan DPM Desa Jabar untuk segera merespon hal ini," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement