Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Sunday, 8 Rabiul Awwal 1442 / 25 October 2020

Australia: Warga Uighur Dipaksa Kerja di Pabrik Terkenal

Senin 02 Mar 2020 11:52 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

FILE - Foto tertanggal 3 Desember 2018, menunjukkan menara penjaga dan pagar tinggi berkawat duri di sekeliling  kamp konsentrasi di Kunshan Industrial Park. Berdasarkan data yang bocor menyebutkan tempat ini menjadi tempat indoktrinasi di Artux di Xinjiang.

FILE - Foto tertanggal 3 Desember 2018, menunjukkan menara penjaga dan pagar tinggi berkawat duri di sekeliling kamp konsentrasi di Kunshan Industrial Park. Berdasarkan data yang bocor menyebutkan tempat ini menjadi tempat indoktrinasi di Artux di Xinjiang.

Foto: AP Photo
Ada 27 pabrik yang teridentifikasi menggunakan tenaga kerja dari kamp Xinjiang, China

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Lembaga Kajian Stratgis Australia (ASPI) melaporkan, ribuan warga Uighur dipaksa bekerja di sejumlah pabrik yang memasok merek terbesar dunia. Laporan ASPI muncul setelah seorang pejabat senior China mengatakan bahwa warga Uighur yang ditahan di sejumlah kamp, kini telah "lulus".

Antara 2017 dan 2019, lembaga think tank ASPI memperkirakan bahwa ada lebih dari 80 ribu warga Uighur dipindahkan dari wilayah otonomi Xinjiang ke wilayah barat untuk bekerja di sejumlah pabrik di seluruh China. Laporan tersebut menyatakan, beberapa pekerja dikirim langsung dari kamp penahanan.

ASPI mengatakan, warga Uighur dipindahkan melalui skema transfer tenaga kerja yang beroperasi di bawah kebijakan pemerintah pusat, atau yang dikenal sebagai Xinjiang Aid. Laporan itu mengatakan, sangat sulit bagi warga Uighur untuk menolak maupun melarikan diri dari transfer tenaga kerja. Mereka diancam akan ditahan secara sewenang-wenang.

Baca Juga

Laporan itu menyatakan bahwa ada bukti pemerintah daerah dan broker swasta dibayar harga per kepala oleh pemerintah Xinjiang, untuk mengatur penugasan kerja. ASPI menggambarkan hal ini sebagai fase baru dari penindasan berkelanjutan pemerintah Cina terhadap warga Uighur.

"Laporan kami sangat jelas bahwa perampasan warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang juga memiliki karakter eksploitasi ekonomi yang sangat kuat," ujar rekan penulis laporan itu, Nathan Ruser kepada BBC.

Media pemerintah China mengatakan, partisipasi dalam skema transfer tenaga kerja bersifat sukarela. Para pejabat telah membantah bahwa warga Uighur di Xinjiang telah diminta untuk kerja paksa.

ASPI telah mengidentifikasi 27 pabrik di sembilan provinsi di China, yang telah menggunakan tenaga kerja dari kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017. Mereka bekerja untuk 83 merek global seperti Nike, Appel, dan Dell. Di pabrik-pabrik tersebut, warga Uighur dipaksa tinggal di asrama yang terpisah dan tetap mengikuti pelajaran bahasa Mandarin serta pendidikan ideologi di luar jam kerja. Selama bekerja, mereka diawasi dengan ketat dan tidak dibolehkan untuk menjalankan ibadah.

ASPI mengatakan, para perusahaan asing dan Cina tanpa sadar telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Washington Post mengunjungi salah satu pabrik yang disebutkan dalam laporan itu.

Pabrik yang dikunjungi oleh Washington Post adalah Nike. Washington Post melaporkan, pabrik tersebut menyerupai penjara yang dilengkapi dengan kawat berduri, menara pengawal, kamera cctv di berbagai sudut, dan kantor polisi.

"Kita bisa berjalan-jalan, tapi kita tidak bisa kembali (ke Xinjiang) sendirian," kata seorang wanita Uighur di gerbang pabrik, di kota Laixi.

Nike mengatakan kepada Washington Post bahwa, mereka berkomitmen untuk menegakkan standar perburuhan internasional secara global. Nike juga melarang para pemasoknya untuk melakukan kerja paksa.

Sementara itu, Apple juga menyatakan, semua pekerja yang berada dalam rantai pasoknya harus diperlakukan dengan bermartabat dan rasa hormat. Sedangkan Dell akan meninjau apakah ada warga Uighur yang dipekerjakan secara paksa dalam rantai pasoknya. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA