Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Kota Bogor Rancang SOP Penanggulangan Bencana

Jumat 28 Feb 2020 17:02 WIB

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Longsor di Kota Bogor (ilustrasi).

Longsor di Kota Bogor (ilustrasi).

Foto: Antara/Arif Firmansyah
SOP tersebut dapat membagi peran antara dinas yang terlibat penanggulangan bencana

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor berencana membuat standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan bencana. Dengan adanya SOP tersebut, penaggulangan bencana akan semakin bersinergi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bogor.

Kepala BPBD Kota Bogor, Priyatna Syamsah menjelaskan, SOP tersebut dapat membagi peran antara dinas yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Priyatna mencontohkan, BPBD Kota Bogor berperan menangani bencana di awal kejadian. Sementara, lanjut dia, Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) maupun Dinas Perumahan dan Permukiman (Perumkim) Kota Bogor untuk menangani proses rekontruksi.

"Perda penanggulangan bencana sudah tertuang di Nomor 1/2018, SOP ini akan diturunkan di Perwali termasuk SOP-nya sesuai dengan arahan Pak Wakil," kata Priyatna di IPB International Convention Center (IICC), Mall Botani Square Bogor, Kamis (27/2).

BPBD Kota Bogor, Priyatna menuturkan telah bekerja sama dengan Catholic Relief Services (CRS) dan Save the Children (STC) untuk menjalankan program Sinergi yang sepenuhnya dibiayai dua organisasi kemanusiaan tersebut. Selama delapan bulan, Priyatna menuturkan telah menjalankan program tersebut di tiga kelurahan dan dua sekolah terpilih.

"Tiga kelurahan, yakni Kelurahan Bojongkerta, Cibuluh dan Baranangsiang kami bentuk sebagai Kelurahan Tangguh Bencana dan dua sekolah dibentuk menjadi Satuan Pendidikan Aman Bencana," ujarnya.

Priyatna menerangkan, program Sinergi bertujuan mengurangi risiko bencana di kelurahan dan sekolah. Dia menjelaskan, program yang telah dijalankan di tiga kelurahan dan sekolah itu memahamkan masyarakat untuk berperan menanggulangi bencana.

Namun, Priyatna mengatakan, pembiayaan dari CRS dan STC bisa dihentikan usai dicoretnya Indonesia sebagai negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS). Karena itu, dia berharap, program tersebut dapat terus dijalankan tanpa membebani APBD Kota Bogor.

"Kami berharap pelaku usaha di Kota Bogor yang kemarin sudah kami undang bisa membantu program BPBD melalui CSR (Corporate Social Responsibility) mereka," kata dia.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengapresiasi, berjalannya program Sinergi. Dedie menyatakan, bencana harus menjadi tanggungjawab bersama. Karena itu, dia berharap program tersebut dapat disebarluaskan di kelurahan dan sekolah yang lain.

"Kesiapan mitigasi, pemetaan potensi bencana dan merespon bencana tentu akan memberikan manfaat lebih. Kita buat SOP kebencanaan karena setelah bencana perlu rehabilitasi," ujar Dedie.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA