REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan kebijakan kampus merdeka bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah mengembangkan kebudayaan di wilayahnya. Ia berharap akan banyak mahasiswa yang turun ke daerah-daerah.
Ia menjelaskan, salah satu kebijakan kampus merdeka adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan proyek. Proyek ini bisa berupa magang atau praktik kerja, penelitian, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, wirausaha, atau proyek di desa. Nadiem berharap, pemerintah desa bisa memanfaatkan kesempatan ini.
"Jadi tidak perlu mencari rektor satu persatu, kalau kita approve di kementerian, misal ada program pengembangan daerah, ada enam bulan minimal project buat mahasiswa, kalau kementerian approve, semua anak mahasiswa bisa apply," kata Nadiem, di Grand Sahid, Jakarta, Jumat (27/2).
Selama masa tersebut, mahasiswa tetap mendapatkan kredit sesuai dengan pekerjaannya. Tentu semua hal ini dilakukan dengan pengawasan kampus dan pemerintah pusat serta daerah. Dengan demikian potensi-potensi dari mahasiswa bisa terlihat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
"Itu namanya penguatan karakter. Itu namanya project-based learning. Itu namanya berdampak sosial kepada bangsa. Nggak kita duduk saja di kampus dengerin orang berbicara secara pasif," kata Nadiem.
Hal senada dikatakan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid. Pihaknya sudah berencana untuk mengintegrasikan kebijakan kampus merdeka dengan pemajuan kebudayaan. Ia mengatakan saat ini sedang ada rencana untuk membuat kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi terkait kebudayaan.
"Harapannya semester depan sudah ada rencana dengan kampus-kampus," kata Hilmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
